Harian Masyarakat | Kantor Hak Asasi Manusia PBB merilis pembaruan database perusahaan yang terlibat dalam aktivitas permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Dalam laporan terbaru, jumlah perusahaan yang tercatat melonjak menjadi 158, naik 70 persen dari 97 pada 2023. Ada 68 perusahaan baru yang ditambahkan, sementara 7 dihapus karena tidak lagi terlibat.
Sebagian besar perusahaan berasal dari Israel, namun sisanya tersebar di 10 negara lain, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Spanyol, Portugal, Tiongkok, dan Luksemburg.
Nama besar yang masih bertahan dalam daftar antara lain Airbnb, Booking.com, Expedia, TripAdvisor, dan Motorola Solutions. Perusahaan baru yang masuk mencakup Heidelberg Materials (Jerman), Steconfer (Portugal), dan Ineco (Spanyol).
Jenis Aktivitas di Permukiman Ilegal Israel yang Dipermasalahkan
PBB menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam berbagai aktivitas yang memperkuat permukiman ilegal Israel, di antaranya:
- Menyediakan alat dan material konstruksi untuk pembangunan dan pemeliharaan permukiman.
- Menyediakan peralatan untuk pembongkaran rumah warga Palestina.
- Melakukan kegiatan pengawasan dan keamanan.
- Mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah pendudukan.
- Membuang limbah dan mencemari desa-desa Palestina.
- Menyediakan layanan finansial, perjalanan, dan akomodasi yang mendukung keberlangsungan permukiman ilegal Israel.
Dampak bagi Warga Palestina
Sejak Januari 2023, kekerasan pemukim yang dilindungi aparat Israel telah memicu 740 insiden, menyebabkan sedikitnya 2.894 warga Palestina mengungsi. Jalan-jalan, tembok, dan pos pemeriksaan militer terus mempersempit ruang gerak warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan sejak 1967.
Komisi Penyelidikan PBB bahkan menuduh Israel menjalankan strategi sistematis untuk menggusur paksa warga Palestina, membangun permukiman khusus Yahudi, dan mengarah pada aneksasi penuh Tepi Barat.
Sikap PBB dan Tanggung Jawab Korporasi
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk menegaskan bahwa permukiman ilegal Israel di Tepi Barat adalah kejahatan perang. Ia menekankan bahwa bisnis di wilayah konflik wajib menjalankan uji tuntas agar tidak ikut menyumbang pelanggaran HAM.
“Laporan ini menegaskan tanggung jawab perusahaan untuk memastikan aktivitas mereka tidak berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Türk.
Ravina Shamdasani, juru bicara kantor HAM PBB, menambahkan, “Kami menyerukan perusahaan untuk mengambil langkah tepat dalam menangani dampak buruk dari aktivitas mereka.”
Respon Israel dan Perusahaan
Israel mengecam daftar ini sebagai “dokumen tanpa dasar hukum” dan menuduh PBB melakukan kampanye hitam. Misi diplomatik mereka di Jenewa menyatakan, “Database ini dimaksudkan sebagai daftar hitam terhadap perusahaan yang tidak melakukan kesalahan apa pun.”
Beberapa perusahaan yang masuk daftar juga membantah. Heidelberg Materials mengklaim tidak beroperasi di wilayah pendudukan. Steconfer menyebut perannya hanya teknis dan netral. Ineco mengatakan sedang meninjau ulang strategi bisnisnya di Israel dan menghentikan kontrak baru sejak eskalasi kekerasan di Gaza setelah 7 Oktober 2023.
Tekanan Internasional dan Isolasi Israel
Database ini pertama kali lahir dari mandat Dewan HAM PBB tahun 2016 dan diperbarui pada 2020, 2023, serta 2025. Tujuannya untuk memberi tekanan moral dan politik pada perusahaan agar tidak mendukung pendudukan ilegal.
Meski tidak memiliki kekuatan hukum, daftar ini memperkuat isolasi Israel di panggung internasional. Beberapa negara Eropa bahkan mulai mengakui negara Palestina secara resmi, memicu ketegangan diplomatik dengan Tel Aviv.
Israel saat ini telah membangun lebih dari 500 ribu unit permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan 200 ribu di Yerusalem Timur. Rencana aneksasi baru yang disetujui pemerintah Israel dikhawatirkan akan memutus wilayah Tepi Barat menjadi dua, sekaligus mengubur peluang lahirnya negara Palestina merdeka.
