3 Reshuffle di Tahun Pertama Prabowo: Strategi Politik atau Kebutuhan Evaluasi?

Harian Masyarakat | Presiden Prabowo Subianto baru menjabat 11 bulan, tetapi sudah tiga kali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Rekor ini mencatat pergantian kabinet tercepat dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo.

• Reshuffle pertama terjadi pada 19 Februari 2025, setelah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro mundur karena tekanan publik. Brian Yuliarto lalu dilantik menggantikannya.
• Reshuffle kedua dilakukan 8 September 2025. Saat itu, lima menteri diganti, yakni Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPMI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo. Dari lima, hanya tiga menteri yang langsung dilantik penggantinya.
• Reshuffle ketiga berlangsung pada 17 September 2025, di mana Presiden kembali melantik dua menteri baru, sejumlah wakil menteri, serta pejabat setingkat lembaga.

Langkah pergantian yang berulang ini menimbulkan kritik karena dinilai reaktif dan berpotensi menghambat birokrasi yang harus beradaptasi dengan perubahan struktur.

Daftar Menteri dan Pejabat Baru

Dalam reshuffle jilid III pada 17 September 2025, Presiden Prabowo melantik 11 pejabat di Istana Negara Jakarta. Berikut nama-namanya:

• Djamari Chaniago – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
• Erick Thohir – Menteri Pemuda dan Olahraga (meninggalkan kursi Menteri BUMN)
• Afriansyah Noor – Wakil Menteri Ketenagakerjaan
• Farida Faricha – Wakil Menteri Koperasi
• Rohmat Marzuki – Wakil Menteri Kehutanan
• Sarah Sadiqa – Kepala LKPP
• Angga Raka Prabowo – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
• Naniek S Deyang – Wakil Kepala BGN
• Sonny Sanjaya – Wakil Kepala BGN
• Ahmad Dofiri – Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri
• Muhammad Qodari – Kepala Staf Kepresidenan

Pelantikan ini merupakan kelanjutan reshuffle sembilan hari sebelumnya yang sempat menyisakan kursi kosong di Kemenko Polhukam dan Kemenpora.

Kursi Menteri BUMN Masih Kosong

Reshuffle jilid III menyisakan satu masalah besar: kursi Menteri BUMN kosong setelah Erick Thohir dipindahkan menjadi Menpora.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden masih mencari sosok yang tepat. Untuk sementara, posisi itu akan diisi oleh pelaksana tugas dari salah satu wakil menteri BUMN, yakni Kartika Wirjoarmodjo, Aminuddin Ma’ruf, atau Dony Oskaria.

Spekulasi sempat muncul bahwa Kementerian BUMN akan dilebur ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Namun, pemerintah menepis isu tersebut dan menegaskan masih fokus membenahi BUMN.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai kekosongan kursi Menteri BUMN tidak akan mengganggu kinerja karena ada tiga wakil menteri aktif. Bahkan ia menyebut penggabungan Kementerian BUMN dengan Danantara bisa menjadi langkah perampingan kabinet agar lebih efisien.

Erick Thohir Ganda Jabatan dengan PSSI

Selain menjadi Menpora, Erick Thohir masih menjabat Ketua Umum PSSI. Hal ini memunculkan pertanyaan soal aturan FIFA yang melarang intervensi pemerintah terhadap federasi sepak bola.

Erick menegaskan keputusan soal rangkap jabatan diserahkan sepenuhnya kepada FIFA. Ia menekankan bahwa fokusnya kini membangun kapasitas pemuda Indonesia yang jumlahnya mencapai 131 juta, serta menjadikan olahraga sebagai alat pemersatu bangsa sekaligus motor pertumbuhan ekonomi melalui kompetisi di daerah.

Transformasi Kantor Komunikasi Kepresidenan

Dalam reshuffle ini, Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menggantikan Hasan Nasbi.

Menurut Prasetyo Hadi, badan ini bukan lembaga baru, melainkan transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tujuannya memperluas fungsi komunikasi, menyinkronkan pusat dan daerah, serta memastikan pesan pemerintah tersampaikan dengan baik ke publik.

Angga Raka menambahkan, posisinya juga masih sebagai Wamen Komunikasi dan Digital. Ia akan memperkuat koordinasi komunikasi lintas kementerian dan lembaga sekaligus menjadi jembatan aspirasi publik.

Ahmad Dofiri, Penasihat Presiden untuk Reformasi Polri

Mantan Wakapolri Ahmad Dofiri resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian.

Dofiri dikenal sebagai perwira Polri dengan rekam jejak panjang. Ia pernah menjadi Irwasum Polri, memimpin sidang kode etik yang memecat Ferdy Sambo, dan terakhir menjabat Wakapolri sebelum pensiun Juni 2025. Penunjukannya dinilai strategis untuk memperkuat agenda reformasi Polri.

Kritik dan Tuntutan Evaluasi Menyeluruh

Sejumlah pengamat menilai reshuffle berulang ini menunjukkan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang cenderung akomodatif sekaligus reaktif.

• Yunarto Wijaya (Charta Politika) menilai reshuffle sering dilakukan karena Presiden ingin dikelilingi orang dekat, meski awalnya memberi akomodasi politik luas. Namun, pergantian yang terlalu sering bisa memperlambat birokrasi dan memengaruhi psikologis para pejabat.
• Lili Romli (BRIN) menyebut pergantian kali ini juga bertujuan menjawab tuntutan publik agar Presiden lepas dari bayang-bayang tokoh lain. Namun, ia menegaskan perombakan sebaiknya juga mengganti menteri yang bermasalah atau berkinerja buruk, bukan sekadar mengisi jabatan kosong.

Keduanya sepakat bahwa menjelang satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet, baik dari sisi personel maupun struktur.

Peneguhan Posisi Gerindra

Dua gelombang pergantian personil kabinet pada September 2025 memperkuat posisi Partai Gerindra dalam kabinet.

• Ferry Juliantono (Gerindra) kini menjabat Menteri Koperasi.
• Gus Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak, kader Gerindra, mengisi kursi Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah.
• Rohmat Marzuki (Gerindra) dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan.
• Angga Raka Prabowo, juga dari Gerindra, memimpin Badan Komunikasi Pemerintah.

Pengamat politik CSIS Arya Fernandes menilai langkah ini sebagai penyeimbangan politik di koalisi sekaligus peneguhan dominasi partai penguasa.

Menanti Evaluasi dan Gelombang Berikutnya

Tiga kali reshuffle dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo mencatat sejarah tersendiri. Dari pengunduran diri menteri, bongkar pasang pejabat, hingga transformasi lembaga, dinamika politik kabinet berlangsung sangat cepat.

Namun, kursi kosong Menteri BUMN dan dugaan reshuffle yang dilakukan bertahap menimbulkan spekulasi akan ada gelombang berikutnya. Pertanyaannya, apakah reshuffle ke depan benar-benar berbasis evaluasi menyeluruh, atau tetap berjalan secara reaktif sesuai kebutuhan politik?