Harian Masyarakat – Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Keputusan ini dinilai sebagai sinyal awal rekonsiliasi politik antara Presiden Prabowo dan PDIP, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Penilaian ini disampaikan oleh peneliti senior Citra Institute, Efriza. Ia menilai bahwa pemberian amnesti ini bukan sekadar keputusan hukum, tetapi merupakan manuver politik tingkat tinggi.
“Pemberian amnesti kepada Hasto bisa dimaknai sebagai upaya mencairkan ketegangan, membuka jalur komunikasi, bahkan mengundang PDIP ke dalam orbit kekuasaan,” ujar Efriza, Jumat (1/8).
Prabowo Ingin Stabilitas Nasional, Gandeng PDIP Jadi Mitra
Menurut Efriza, langkah Presiden Prabowo merupakan strategi untuk merangkul kekuatan besar yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan. PDIP, dengan struktur partai yang kuat hingga akar rumput, dinilai sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas politik nasional.
“Memberikan amnesti kepada sekjennya, menunjukkan bahwa Prabowo mungkin ingin mendorong PDIP keluar dari posisi oposisi keras dan menjadi mitra dalam membangun stabilitas nasional,” katanya.
Meski demikian, Efriza menyebut bahwa bagi PDIP, situasi ini tidak sepenuhnya menguntungkan. Di satu sisi, amnesti memberikan ruang bagi keberlanjutan partai. Namun di sisi lain, publik bisa mempertanyakan konsistensi sikap PDIP sebagai partai penyeimbang yang sebelumnya menolak bergabung dalam pemerintahan.
PDIP Diprediksi Kooperatif Tapi Tetap Kritis
Efriza memprediksi bahwa PDIP akan memilih sikap kooperatif terhadap pemerintahan Prabowo, namun tetap mempertahankan sikap kritis di parlemen.
“Ini menguntungkan PDIP meskipun tidak berada di dalam koalisi pemerintahan. Hubungan Prabowo dan PDIP pasca-amnesti Hasto berpotensi menjadi lebih hangat dan pragmatis,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kerja sama strategis bisa terjadi tanpa harus membentuk koalisi resmi. Langkah ini membuka kemungkinan sinergi antara pemerintah dan oposisi dalam konteks menjaga keseimbangan kekuasaan.
Amnesti Jadi Ancaman Kerapuhan Hubungan Prabowo dan Jokowi
Di sisi lain, Efriza menilai bahwa keputusan Prabowo bisa berdampak negatif terhadap hubungannya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Prabowo benar-benar bisa dikontrol oleh PDIP. Tekanan PDIP, termasuk narasi ‘Kudatuli Jilid II’, membawa hasil berupa amnesti bagi Hasto. Kesan ini tidak bisa diabaikan,” ujar Efriza.
Ia menduga Hasto tetap akan bersikap keras terhadap Jokowi, sebagaimana yang dilakukannya sebelum tersandung kasus hukum. Kritik Hasto, menurut Efriza, lebih dilandasi oleh sentimen pribadi terhadap Jokowi yang dianggap “mengkhianati” partai.
“Meski diberi amnesti oleh Presiden Prabowo, Hasto tidak akan melunak terhadap Jokowi dan keluarganya. Justru, ia akan memperkuat posisi PDIP sebagai partai yang ‘dikhianati’, tetapi tetap berdiri sendiri,” tegas Efriza.
Prabowo Hadapi Dua Kepentingan yang Berlawanan
Efriza menilai bahwa kondisi ini bisa mempersulit posisi Prabowo sebagai presiden. Ia harus menavigasi dua kepentingan besar yang saling bertentangan—antara PDIP dan Jokowi.
“Fakta ini akan membahayakan bagi Prabowo. Hubungannya dengan Jokowi menuju kerapuhan. Prabowo akan kesulitan mengayuh dari dua kepentingan berbeda antara Hasto dan PDIP dengan Jokowi,” tutup Efriza.
