Buni Yani secara eksplisit menyinggung istilah “Geng Solo” sebagai sekelompok pejabat dalam Kabinet Merah Putih yang dianggap masih berada di bawah bayang-bayang pemerintahan sebelumnya, yakni Presiden Joko Widodo. Peneliti media dan politik ini memberikan pernyataan tajam terkait dinamika politik di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Geng Solo bukan hanya warisan politik masa lalu, tetapi juga penghalang serius bagi ambisi Prabowo untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045.
Ia menggunakan metafora hutan belukar yang dipenuhi pohon beracun untuk menggambarkan situasi pemerintahan saat ini.
“Prabowo harus menjadi katalisator untuk mempersiapkan Indonesia Emas. Jika ragu menebang pohon-pohon berbahaya itu, Indonesia akan terus terjebak dalam ketidakpastian,” tegas Buni, dalam unggahan Facebook pribadinya pada Minggu, 29 Juni 2025,.
Ia menyampaikan bahwa keberadaan aktor-aktor lama yang menyimpan konflik kepentingan harus segera diakhiri demi membuka ruang bagi reformasi yang lebih substansial.
Buni menyebut, pemerintah harus membebaskan diri dari ketergantungan terhadap Geng Solo yang sudah lama memegang kekuasaan namun gagal menunjukkan integritas.
Ia menyatakan bahwa kelompok ini bukan hanya tidak memberikan kontribusi berarti, melainkan juga menjadi simbol keterlambatan perubahan.
“Prabowo akan kehilangan kepercayaan publik jika tidak berani memutus warisan politik yang menyandera,” ucapnya.
Dalam konteks tersebut, Buni mendorong agar Presiden melakukan audit menyeluruh terhadap rekam jejak, loyalitas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai demokrasi dari setiap anggota kabinet.
Langkah ini, menurutnya, bukan hanya soal etika, tetapi menyangkut kelangsungan program-program nasional yang akan menentukan arah Indonesia beberapa dekade ke depan.
Dugaan Penyimpangan Geng Solo dan Isu Etika Pejabat Kabinet
Buni Yani menyebut sejumlah nama menteri yang merupakan jadi kekuatan Geng Solo dinilainya bermasalah, baik dari sisi integritas pribadi maupun kinerja dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Ia mengawali dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, yang menurutnya terlibat dalam kasus judi online.
“Menkop Budi Arie Setiadi seharusnya sudah jadi tersangka dalam kasus judi online,” ungkapnya, Minggu, 29 Juni 2025.
Ia menganggap keterlibatan Budi Arie sebagai pukulan telak terhadap kepercayaan publik, apalagi di era di mana transformasi digital menjadi agenda nasional yang sangat strategis.
Isu lain yang disoroti adalah dugaan perubahan gelar akademik oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Buni mengungkapkan bahwa Menkes sebelumnya memiliki gelar Drs, namun kemudian menggunakan Ir dalam berbagai kesempatan resmi.
“Mengubah gelar akademik adalah tindakan yang jika benar, sangat serius,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut kredibilitas seorang pejabat publik dan mencerminkan penghormatan terhadap dunia pendidikan serta integritas pribadi.
Selain itu, Buni menyinggung dugaan pelanggaran etika akademik yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia mengklaim bahwa menteri tersebut memperoleh gelar doktor dari Universitas Indonesia melalui cara yang tidak semestinya.
“Ini adalah pelanggaran etika akademik yang tidak bisa diterima dari seorang pejabat tinggi,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa tindakan semacam itu sangat merusak wibawa lembaga pendidikan tinggi serta merugikan sistem meritokrasi dalam birokrasi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga tak luput dari kritik. Buni menyoroti keputusan Tito yang memindahkan empat pulau di Aceh ke wilayah administratif Sumatera Utara.
“Tito Karnavian telah menciptakan keributan dengan keputusan ini. Hal ini menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap dinamika daerah,” ujar Buni. Ia mengingatkan bahwa kebijakan semacam itu bisa menciptakan instabilitas sosial dan memperkeruh hubungan pusat-daerah.
Ia pun menambahkan kritik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan, pejabat senior yang disebutnya masih menjadi representasi kuat dari era Jokowi.
“Luhut Binsar Pandjaitan harus segera dikeluarkan karena dia adalah simbol Jokowi dalam segala hal,” tegasnya.
Buni menilai kehadiran Luhut dalam pemerintahan Prabowo hanya memperkuat persepsi publik bahwa pemerintahan ini belum sepenuhnya independen dari kekuatan politik lama.
Evaluasi Kabinet dan Harapan untuk Reformasi
Dalam pandangan Buni Yani, langkah strategis yang paling mendesak saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi kabinet. Ia menekankan bahwa evaluasi ini harus berbasis pada tiga hal utama: integritas moral, kompetensi teknokratis, dan komitmen terhadap rakyat.
“Prabowo harus berani mengambil keputusan besar untuk menyingkirkan mereka yang tidak lagi layak memegang jabatan,” ujarnya.
Evaluasi ini, menurutnya, tidak boleh hanya sekadar rotasi, tetapi harus menjadi penataan ulang arah pemerintahan.
Ia juga menyarankan agar Presiden melibatkan tim independen dalam proses evaluasi tersebut. Tim ini harus terdiri dari pakar lintas bidang yang tidak memiliki konflik kepentingan politik, guna menjaga objektivitas.
“Evaluasi yang transparan dan independen akan memberikan legitimasi yang kuat bagi keputusan Prabowo,” jelasnya.
Ia percaya bahwa proses semacam ini akan memperkuat kredibilitas Presiden di mata rakyat dan mitra internasional.
Selain itu, Buni Yani mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang terbuka dan jujur. Menurutnya, rakyat perlu mengetahui alasan di balik pergantian atau pemecatan pejabat.
“Rakyat berhak tahu mengapa seseorang diberhentikan atau dipertahankan. Transparansi adalah kunci kepercayaan,” tuturnya.
Komunikasi yang baik akan membangun narasi pemerintahan yang terbuka terhadap kritik dan responsif terhadap aspirasi publik.
