Harian Masyarakat | Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Francesca Albanese, karena laporan-laporannya yang mengungkap pelanggaran Israel terhadap warga Palestina selama perang di Gaza.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan sanksi tersebut pada Rabu (9/7), dengan menuduh Albanese melakukan “kampanye perang politik dan ekonomi terhadap Amerika Serikat dan Israel”.
Albanese adalah Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki. Ia dikenal vokal menyerukan penghentian pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel. Israel dan para pendukungnya telah lama menolak keberadaan Albanese di PBB dan menuntut agar ia dicopot dari jabatannya.
Saat dikonfirmasi oleh Al Jazeera, Albanese menanggapi sanksi tersebut dengan santai. Dalam pesan singkat, ia mengatakan, “Tidak ada komentar untuk teknik intimidasi ala mafia. Saya sibuk mengingatkan negara-negara anggota tentang kewajiban mereka untuk menghentikan dan menghukum genosida. Dan mereka yang mendapat untung dari itu.”
Sebelumnya pada hari yang sama, Albanese mengecam pemerintah-pemerintah Eropa yang mengizinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang telah menjadi tersangka Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan perang di Gaza, menggunakan wilayah udara mereka saat melakukan perjalanan.
“Warga Italia, Prancis, dan Yunani berhak tahu bahwa setiap tindakan politik yang melanggar tatanan hukum internasional melemahkan dan membahayakan mereka semua. Dan juga kita semua,” tulis Albanese di media sosial.
Rubio menyebut upaya Albanese agar pejabat-pejabat Israel diadili di ICC sebagai dasar hukum sanksi. Pada Februari lalu, Trump menerbitkan dekrit eksekutif untuk menghukum pejabat ICC yang dianggap “menargetkan” Israel.
Rubio juga menuduh Albanese bersikap anti-Semit. “Bias tersebut sudah tampak sepanjang kariernya, termasuk ketika ia mendorong ICC untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, tanpa dasar yang sah,” kata Rubio.
ICC menuduh Netanyahu dan Gallant melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Gaza, termasuk karena memblokade akses warga Palestina terhadap kebutuhan pokok seperti makanan, air, dan obat-obatan.
Rubio juga menyoroti laporan terbaru Albanese yang mengungkap peran sejumlah perusahaan internasional, termasuk dari AS, dalam serangan Israel ke Gaza. Albanese menyebut serangan itu sebagai bentuk genosida.
“Kami tidak akan mentolerir kampanye perang politik dan ekonomi ini, yang mengancam kepentingan nasional dan kedaulatan kami,” tegas Rubio.
Dekrit Trump terhadap ICC membekukan aset individu yang dikenai sanksi di AS dan melarang mereka serta keluarga dekatnya masuk ke wilayah Amerika.
Nancy Okail, Direktur lembaga kajian Center for International Policy (CIP), menyebut sanksi terhadap Albanese sebagai langkah “menghancurkan”.
“Menjatuhkan sanksi kepada pakar PBB adalah sinyal bahwa Amerika Serikat bertindak seperti rezim otoriter,” ujar Okail kepada Al Jazeera.
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, juga menyatakan kekecewaannya terhadap langkah AS.
“Perlu diingat bahwa Pelapor Khusus adalah pakar independen PBB. Mereka tidak ditugaskan untuk menyenangkan pemerintah atau mencari popularitas, melainkan untuk menjalankan mandat mereka,” tulisnya di X (dulu Twitter).
Callamard menegaskan bahwa Albanese bekerja keras mendokumentasikan pelanggaran hukum internasional oleh Israel, termasuk pendudukan ilegal, apartheid, dan genosida. Ia mendesak pemerintah dunia untuk melindungi kebebasan dan pekerjaan para pelapor PBB serta mencegah dampak sanksi terhadap Albanese.
Dalam 21 bulan terakhir, kampanye militer Israel di Gaza yang didukung AS telah menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut dan menewaskan sedikitnya 57.575 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan setempat.
