Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi mengenai tudingan adanya keterlibatan buzzer dalam membentuk opini publik soal pencabutan izin tambang Raja Ampat.
Bahlil Lahadalia tidak memberikan penegasan secara langsung ketika ditemui di Kantor Presiden, Selasa (10/6/2025), namun ia menekankan agar semua pihak menunggu proses berjalan.
“Nanti kita lihat perkembangannya ya, kita harap untuk kebaikan,” ujarnya.
Menurut Bahlil, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyatakan pencabutan IUP ini adalah bagian dari langkah penataan besar-besaran terhadap tata kelola pertambangan nasional, termasuk yang berada di kawasan sensitif lingkungan seperti daerah yang telah ditetapkan sebagai geopark.
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional di empat wilayah tambang yang Izin Usaha Pertambangannya (IUP) telah dicabut, telah dihentikan sepenuhnya.
“Stop, stop, semuanya stop,” ujar Bahlil saat menjawab pertanyaan awak media terkait status operasional tambang di empat wilayah tersebut.
Empat perusahaan tambang yang dicabut IUP-nya tersebut sebelumnya diketahui tidak memenuhi ketentuan administratif dan lingkungan, termasuk tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta dokumen AMDAL yang sah.
Pemerintah menegaskan langkah pencabutan diambil demi perlindungan lingkungan dan penataan kawasan.
Terkait potensi tuntutan atau keberatan dari empat perusahaan tersebut, Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya akan menunggu perkembangan lebih lanjut pasca pengumuman resmi.
“Ya kita kan baru umumkan, nanti kita lihat ya,” pungkas Bahlil.
