Harian Masyarakat | Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, sekitar 25.000 megawatt (MW). Namun hingga kini, yang baru dimanfaatkan untuk listrik hanya sekitar 2.400 MW. Padahal, energi panas bumi adalah sumber energi hijau murni dari alam Indonesia, tanpa impor bahan bakar, dan dengan harga listrik yang lebih murah dibandingkan tenaga surya.
Masalahnya selalu sama: investasi awal yang sangat mahal. Untuk menghasilkan 1 MW listrik panas bumi dibutuhkan biaya sekitar 6 juta dolar AS. Angka ini membuat banyak proyek gagal dimulai karena keterbatasan dana dan minimnya minat investor.
Sosok di Balik Terobosan
Di tengah kebuntuan itu, muncul sosok Julfi Hadi, Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha Pertamina. Julfi adalah geolog yang lahir di Swedia, menempuh pendidikan di berbagai negara, dan lulus dari jurusan geologi di Universitas Texas, El Paso.
“Saya seratus persen Minang,” ujarnya.
Kedua orang tuanya berasal dari Minangkabau, dan istrinya pun masih berdarah Minang. Kini, Julfi menjadi figur penting yang mengubah cara pandang terhadap proyek panas bumi di Indonesia.
Strategi Staging: Langkah Realistis Memulai
Salah satu proyek besar yang kini ia dorong adalah proyek panas bumi Seulawah Agam di Aceh. Potensi panas bumi di wilayah itu mencapai 320 MW, namun proyek tersebut mandek selama puluhan tahun. Pendana dari Jerman, WKF, pernah mundur sekitar sepuluh tahun lalu, membuat proyek kembali terhenti.
Julfi menawarkan solusi yang sederhana tapi efektif: teknik staging, atau pengerjaan bertahap. PGE tidak lagi memulai proyek dengan target penuh 320 MW sekaligus, melainkan 30 MW terlebih dahulu.
“Yang penting dimulai dulu,” tegasnya.
Pengeboran pertama dijadwalkan Desember ini. Proyek ini menjadi tonggak penting karena menjadi proyek besar pertama di Aceh yang benar-benar dijalankan setelah hampir empat dekade hanya menjadi rencana di atas kertas.
Model Bisnis Baru PGE
Pendekatan bertahap ini bukan hanya strategi teknis, tapi juga strategi finansial. Dengan memulai dari kapasitas kecil, PGE bisa menjaga arus kas agar tetap sehat dan menghindari ketergantungan pada pinjaman besar.
Kini, biaya investasi bahkan berhasil ditekan menjadi 5 juta dolar AS per MW. Penurunan biaya ini membuat PGE lebih fleksibel dan efisien dalam mengembangkan proyek baru.
Setelah Aceh, PGE juga akan memulai proyek di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Dari total potensi 30 MW, proyek tahap pertama akan menghasilkan 15 MW. Tahun depan, tiga proyek panas bumi lain di Sumatera Bagian Selatan dan Jawa Barat juga akan dimulai, dengan total kebutuhan investasi tambahan sekitar Rp 5 triliun.
Dukungan dari Pemerintahan Baru
Di era Presiden Prabowo, proyek energi terbarukan seperti geothermal mendapatkan dorongan baru. Swasembada energi menjadi prioritas nasional, dan proyek panas bumi dianggap sejalan dengan arah kebijakan tersebut.
PGE berharap lembaga investasi negara seperti Danantara (pengganti Kementerian BUMN) bisa menempatkan pendanaan panas bumi sebagai prioritas utama.
Energi panas bumi adalah proyek yang lengkap: ramah lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat, dan memiliki kelayakan bisnis yang jelas. “Tidak ada alasan untuk menundanya,” kata Julfi.
Jalan Panjang Panas Bumi Indonesia
Sejarah panas bumi di Indonesia dimulai sejak 1983 lewat proyek Kamojang di Jawa Barat. Lokasinya mudah dilihat, di sisi kanan jalan antara Garut dan Bandung. Selama empat dekade, Kamojang baru mampu mencapai kapasitas 235 MW. Proyek terakhir di sana dibangun pada 2010 dan selesai 2015, hampir sepuluh tahun lalu.
Kini PGE memiliki izin pengelolaan panas bumi hingga 3.000 MW di berbagai daerah. Yang sudah aktif baru sekitar 770 MW. Dua tahun ke depan, kapasitas itu diperkirakan naik menjadi 1.000 MW.
“Target kami 3.000 MW bisa tercapai,” ujar Julfi optimis.
Jika target itu tercapai, Indonesia berpeluang menjadi juara dunia panas bumi. Saat ini, Amerika Serikat memimpin dengan 3.400 MW, diikuti Filipina dengan 1.900 MW. Jika proyek PGE selesai dan digabung dengan proyek swasta, kapasitas Indonesia bisa mencapai 3.450 MW, melampaui Amerika.
Tantangan Internal: “Keluarga” yang Tak Kompak
Hambatan terbesar bukan hanya dana, tetapi juga masalah koordinasi antar lembaga. Di sektor ini, PGE sebagai anak usaha Pertamina berperan sebagai penjual listrik, sementara PLN sebagai pembelinya.
Masalah muncul ketika keduanya tidak sepakat soal harga. Pertamina ingin harga jual tinggi, PLN ingin harga beli rendah. Negosiasi bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa hasil.
Akibatnya, banyak proyek terhambat hanya karena konflik internal antar-BUMN. Kini, struktur baru Danantara diharapkan bisa menjadi penengah dan memberi perintah tegas.
Dulu, pernah ada kisah dua direktur utama, PLN dan Pertamina, diminta masuk ke satu ruangan tanpa staf pendamping. Mereka diberi perintah untuk mencapai kesepakatan harga listrik panas bumi dan tidak boleh keluar sebelum berhasil. Hasilnya, hanya butuh dua jam untuk mencapai kesepakatan.
Seperti kata Gus Dur, “Gitu aja kok repot.”
Harapan Baru Energi Hijau Indonesia
Dengan pendekatan realistis Julfi Hadi, proyek panas bumi kini punya arah yang jelas. Jika tahap awal di Aceh dan Sulawesi berhasil, Indonesia akan memasuki babak baru dalam kemandirian energi hijau.
Panas bumi bukan sekadar proyek bisnis, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan energi bersih Indonesia. Dan berkat strategi baru ini, harapan itu tidak lagi sekadar wacana.
