Harian Masyarakat | Demo Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025, menjadi sorotan nasional. Ribuan warga memadati kawasan Alun-alun Simpang Lima dan Kantor Bupati Pati untuk menuntut Bupati Sudewo mundur.
Aksi yang digerakkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ini awalnya direncanakan sebagai protes terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meski kebijakan itu dibatalkan, warga tetap menggelar demo Pati karena kekecewaan terhadap sikap dan kebijakan Sudewo yang dinilai merugikan rakyat.
Kronologi Kenaikan PBB-P2
Rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen diputuskan dalam rapat bersama camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) pada 18 Mei 2025. Sudewo beralasan tarif PBB di Pati sudah 14 tahun tidak naik, sementara kebutuhan anggaran pembangunan meningkat.
Namun, kenaikan sebesar itu dianggap membebani warga di tengah kondisi ekonomi sulit. Gelombang penolakan memuncak hingga muncul seruan demo Pati. Posko donasi untuk aksi dibuka sejak 1 Agustus 2025 di depan Kantor Bupati, namun sempat dibubarkan Satpol PP, memicu ketegangan dengan warga.
Pernyataan Kontroversial Bupati
Di tengah penolakan, Sudewo membuat pernyataan yang viral di media sosial dengan menantang warga untuk mengerahkan massa besar saat demo Pati. Ia menyebut tidak akan mengubah keputusan meski didemo puluhan ribu orang.
Pernyataan ini memicu kemarahan publik karena dianggap arogan. Sudewo kemudian meminta maaf dan menyatakan tidak bermaksud menantang rakyat.
Pembatalan Kebijakan dan Dampaknya
Pada 8 Agustus 2025, Sudewo membatalkan kenaikan PBB-P2 dan mengembalikan tarif ke ketentuan 2024. Warga yang sudah membayar akan mendapatkan pengembalian selisih. Namun, pembatalan ini berdampak pada tertundanya sejumlah proyek, termasuk perbaikan RSUD RAA Soewondo, penataan Alun-alun Pati, dan pembangunan jalan di desa.
Meski kebijakan dicabut, arah tuntutan demo Pati berubah menjadi desakan agar Sudewo mundur dari jabatannya.
Kebijakan Lain yang Memicu Demo Pati
Selain kenaikan PBB-P2, ada beberapa kebijakan lain yang memicu kemarahan warga:
- Sekolah Lima Hari – Mengurangi waktu belajar agama di sore hari. Kebijakan ini kemudian dibatalkan.
- Regrouping Sekolah – Penggabungan sekolah membuat banyak guru honorer kehilangan pekerjaan.
- PHK di RSUD RAA Soewondo – Ratusan karyawan diberhentikan tanpa pesangon, lalu direkrut pegawai baru.
- Pembubaran Posko Donasi – Satpol PP membongkar posko donasi untuk aksi, memicu bentrok dengan warga.
Jalannya Demo Pati 13 Agustus 2025
Sejak subuh, massa mulai berdatangan dari berbagai kecamatan. Konvoi kendaraan mengalir menuju pusat kota. Pukul 08.16 WIB, orator dari AMPB memimpin orasi dari truk tronton di depan Kantor Bupati, menyerukan agar Sudewo mundur.
Massa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Pati, mendesak rapat paripurna digelar untuk membahas tuntutan rakyat. Logistik seperti air mineral, makanan, sayuran, dan buah dibagikan kepada peserta aksi demo Pati, sebagian besar berasal dari donasi warga lokal dan perantau di luar negeri.
Pengamanan Demo Pati
Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi, menurunkan 2.781 personel gabungan dari 14 polres, TNI, dan Satpol PP. Rekayasa lalu lintas diterapkan sejak pukul 07.00 WIB di sekitar Alun-alun. Semua kendaraan massa diarahkan ke kantong parkir, lalu peserta berjalan kaki menuju lokasi.
Dinas Pendidikan Pati juga menginstruksikan 22 sekolah di wilayah kota untuk belajar daring demi menghindari gangguan akibat demo Pati.
Suara dari Lapangan
Koordinator AMPB, Ahmad Husein, menegaskan aksi harus damai dan menjadi contoh bagi daerah lain. Ia menilai Sudewo sudah tidak pantas memimpin Pati karena bersikap arogan terhadap rakyat.
Teguh Istiyanto, koordinator posko logistik, menyebut kekecewaan warga sudah terlalu dalam. Menurutnya, jika Sudewo tidak mundur sekarang, kebijakan serupa bisa terulang di masa depan.
“Kalau tidak dilengserkan sekarang, ke depannya dia akan begitu lagi,” tegas Teguh.
