Forum Purnawirawan TNI mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera menanggapi surat resmi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Desakan Forum Purnawirawan TNI tersebut meminta agar DPR segera menjawab surat tersebut paling lambat akhir Juni 2025, meski pun pada surat tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit batas waktunya.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Forum Purnawirawan TNI, Dwi Cahyo Suwarsono, yang menyatakan bahwa tenggat waktu internal telah mereka tetapkan.
“Kami sudah punya deadline untuk DPR menjawab surat kami, meski dalam surat tidak dicantumkan,” ujarnya saat dihubungi pada 27 Juni 2025.
Dwi Cahyo juga menegaskan bahwa forum akan mengevaluasi dan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan jika parlemen tidak memberikan respons yang jelas. Surat itu sendiri telah dikirim sejak awal Juni lalu dengan nomor 003/FPPTNI/V/2025.
Surat dari Forum Purnawirawan TNI menekankan keberatan terhadap proses pencalonan Gibran yang dinilai sarat dengan konflik kepentingan.
Mereka menyebutkan bahwa keterlibatan Anwar Usman, saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi dan paman Gibran, dalam putusan batas usia capres-cawapres, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip imparsialitas dan asas fair trial dalam hukum tata negara.
“Proses pencalonan yang melibatkan hubungan keluarga jelas-jelas mencederai marwah lembaga yudikatif,” ucap Bimo Satrio, Sekretaris Forum Purnawirawan, dalam kutipan dari isi surat yang mereka kirimkan.
Ia menegaskan, pemakzulan diajukan bukan semata alasan politik, melainkan berangkat dari analisis konstitusional yang serius.
Lebih lanjut, forum itu juga menyoroti kurangnya kapasitas dan pengalaman Gibran untuk menduduki jabatan strategis sebagai orang nomor dua di negeri ini.
“Sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini,” tegas Bimo.
Forum tersebut juga menyisipkan dugaan-dugaan lama terkait keterlibatan Gibran dalam sejumlah isu, seperti dugaan korupsi bersama adiknya, Kaesang Pangarep, serta klaim keterkaitan dengan akun Kaskus misterius bernama Fufufafa. Hal-hal itu, menurut mereka, turut memperkuat alasan bahwa Gibran tidak layak menjabat sebagai wakil presiden.
Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI tersebut. Ia menjelaskan bahwa surat itu belum disampaikan secara resmi melalui Sekretariat Jenderal DPR.
“Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.
Dasco menyebutkan bahwa semua surat akan melalui proses rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum diproses lebih lanjut. “Kami mesti sikapi hati-hati dan kami akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” tegasnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan hal senada. Ia menyatakan belum melihat surat tersebut dan menambahkan bahwa saat ini DPR baru memasuki masa sidang.
“Belum lihat, ini baru masuk masa sidang,” ujarnya singkat saat ditemui di lokasi yang sama pada hari yang sama.
Di sisi lain, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga mengaku belum mendapatkan laporan dari Sekretariat Jenderal terkait surat itu. “Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Rabu, 25 Juni 2025.
Ia menambahkan bahwa belum ada komunikasi antarpimpinan MPR mengenai isu tersebut.
“Saya dengan Pak Dasco sering ketemu tapi tidak membicarakan itu, membicarakan yang lain,” jelasnya.
Forum Purnawirawan TNI Bersiap Tempuh Jalur Lain Bila Tak Direspons
Forum Purnawirawan menegaskan bahwa mereka masih membuka ruang untuk langkah lanjutan jika parlemen tetap tidak menanggapi surat mereka hingga batas waktu yang ditentukan.
Dwi Cahyo menyebutkan bahwa forum telah mendiskusikan berbagai skenario, termasuk penggalangan dukungan publik dan pendekatan ke elemen sipil.
“Jika parlemen tetap diam, kami akan dorong proses ini lewat kanal-kanal demokratis lainnya,” ungkap Dwi Cahyo, tanpa merinci bentuk langkah tersebut.
Ia menambahkan bahwa keberadaan forum ini tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun, dan murni digerakkan oleh keprihatinan moral serta kecintaan terhadap prinsip-prinsip konstitusional.
Bimo Satrio juga menyatakan hal senada. Menurutnya, forum ini adalah bentuk kontrol sipil yang sehat terhadap penyelenggaraan negara.
“Kami tidak ingin negara ini terjebak dalam sistem kekuasaan yang hanya dikendalikan oleh dinasti dan relasi kuasa,” tuturnya.
