Harian Masyarakat | Kongres Nasional Fraksi Rakyat digelar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, pada Sabtu 27 September 2025. Acara ini dipimpin oleh Ketua Fraksi Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti, dan dihadiri berbagai elemen masyarakat sipil, aktivis, akademisi, serta tokoh masyarakat.
Yudi menegaskan tujuan kongres ini adalah membuka ruang partisipasi politik langsung bagi rakyat di parlemen. Menurutnya, kehadiran Fraksi Rakyat semakin mendesak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga legislatif, terutama setelah kerusuhan nasional yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025.
“Kongres Fraksi Rakyat ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masa depan negara. Saat ini, diperlukan saluran politik langsung dari rakyat, bukan hanya melalui partai politik. Rakyat harus punya fraksi sendiri di parlemen,” kata Yudi.
View this post on Instagram
Menjawab Krisis Representasi Politik
Yudi menilai gejolak politik dan sosial pada Agustus 2025 mencerminkan krisis representasi di DPR yang selama ini dimonopoli fraksi partai politik. Banyak kelompok masyarakat bahkan mendesak pembubaran DPR.
Namun, Yudi menolak gagasan tersebut. Ia menegaskan, Fraksi Rakyat justru hadir untuk memulihkan DPR agar kembali dimiliki rakyat.
“Kami tidak mendukung gagasan pembubaran DPR. Sebaliknya, kami ingin DPR dipulihkan kembali oleh rakyat. Salah satu jalannya adalah dengan menghadirkan Fraksi Rakyat sebagai kekuatan politik baru di parlemen,” ujarnya.
Dari Gagasan 2020 ke Momentum 2025
Yudi mengungkapkan bahwa ide FR sudah dirintis sejak 2020. Namun, momentum politik untuk mendorong realisasinya baru terbuka luas saat ini, seiring gelombang kritik publik terhadap DPR dan desakan reformasi politik.
Menurutnya, Fraksi Rakyat diharapkan bukan sekadar oposisi baru, melainkan kanal resmi partisipasi rakyat yang sejajar dengan fraksi partai.
“Fraksi Rakyat bisa menjadi alat partisipasi langsung rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Ini adalah kekuatan rakyat yang sah dan perlu diakui secara konstitusional di DPR maupun MPR,” tegas Yudi.
Jalur Konstitusional dan Reformasi Politik
Mengenai mekanisme pembentukan, Yudi menjelaskan ada dua jalur utama yang sedang didorong:
- Amandemen konstitusi di MPR untuk memberi dasar hukum hadirnya fraksi non-partai.
- Revisi undang-undang politik, termasuk UU Pemilu dan UU Partai Politik, agar memungkinkan keterwakilan rakyat langsung di parlemen.
Yudi juga menyinggung dinamika politik nasional setelah kerusuhan Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto telah memberi sinyal terbuka untuk memulai reformasi politik yang lebih luas. Langkah ini disambut pimpinan DPR yang tengah mengevaluasi struktur dan fungsi legislatif.
“Dengan peristiwa kemarin, Presiden Prabowo mendorong terjadinya reformasi politik yang juga disambut pimpinan DPR. Reformasi politik ini akan dilakukan dalam waktu dekat,” kata Yudi.
Babak Baru Demokrasi Indonesia
Kongres Nasional Fraksi Rakyat menandai langkah awal pembentukan wadah baru dalam demokrasi Indonesia. Kehadiran FR disebut tidak untuk menyaingi partai politik, melainkan menjadi mitra seimbang yang menegaskan kembali kedaulatan rakyat.
Yudi menekankan bahwa demokrasi Indonesia perlu segera ditata ulang agar lebih inklusif dan partisipatif. “Rakyat harus kembali merasa memiliki negara ini. Salah satu jalannya adalah dengan menghadirkan Fraksi Rakyat,” ujarnya.
Dengan dukungan publik, reformasi politik yang digulirkan pasca-kerusuhan 2025 berpotensi menjadi momentum penting menuju sistem perwakilan yang lebih adil.
