Harian Masyarakat – Selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menunjukkan capaian signifikan.
Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, sebanyak 237.859 unit rumah subsidi telah tersalurkan hingga Oktober 2025, dengan nilai total mencapai Rp 29,53 triliun.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebut pencapaian ini sebagai hasil kerja luar biasa dalam satu tahun pemerintahan baru. Angka tersebut meningkat 10,99 persen dibanding periode sebelumnya yang hanya 214.305 unit.
“Dari mulai 20 Oktober 2024 saat awal Pak Prabowo menjabat hingga hari ini, kami sudah mencairkan FLPP sebanyak 237.849 unit. Untuk KPR Taperanya ada 1.306 unit, jadi totalnya 239.165 unit yang sudah realisasi,” kata Heru di Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Sejak Januari 2025 hingga Oktober 2025, BP Tapera telah menyalurkan 203.349 unit rumah dengan total nilai Rp 25,25 triliun. Dari kuota nasional 350.000 unit rumah subsidi, capaian ini sudah mencapai 58,13 persen.
Heru optimistis target tahunan tersebut bisa terpenuhi meski waktu efektif tinggal dua bulan lagi. Hingga saat ini, 270.286 masyarakat sudah mendaftar melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Dari jumlah itu, 203.439 pendaftar telah menerima realisasi pencairan.
“Realisasi akan terus kita kejar agar optimal sampai akhir tahun,” ujarnya.
Untuk mempercepat penyaluran, BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan roadshow di 13 provinsi, termasuk Surabaya, Jember, Banten, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Tujuannya menjaring minat masyarakat dan memperluas potensi permintaan rumah subsidi.
Selain itu, jumlah Bank Penyalur KPR FLPP juga diperluas menjadi 41 bank, termasuk penambahan Bank Nobu dan Bank Artha Graha. Kolaborasi dengan pengembang juga diperkuat untuk mempercepat pembangunan unit rumah dan menjaga kualitas.
“Mekanisme baru kami terapkan, yaitu sistem peringkat bagi pengembang berdasarkan penilaian langsung dari masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya menjaga kualitas dan akuntabilitas,” jelas Heru.
Jawa Barat menjadi wilayah dengan penyaluran rumah subsidi tertinggi, mencapai 46.245 unit. Disusul Jawa Tengah 17.909 unit, Sulawesi Selatan 16.478 unit, Jawa Timur 13.440 unit, dan Banten 13.407 unit.
Secara kumulatif, sejak 2022 hingga Oktober 2025, program FLPP telah menyalurkan 858.739 unit rumah dengan total pendanaan mencapai Rp 101,3 triliun.
Meski realisasi masih di bawah target, tren kenaikan dua digit menjadi sinyal positif bagi pemerintah. Heru menilai, strategi percepatan yang dijalankan sudah menunjukkan hasil konkret di tengah tekanan ekonomi global.
“Tren kenaikan double digit ini menjadi indikasi kuat bahwa strategi percepatan mulai membuahkan hasil,” katanya.
Dengan waktu dua bulan tersisa menuju akhir 2025, BP Tapera menegaskan akan terus memperluas penyaluran agar target 350.000 unit rumah subsidi bisa tercapai. Program FLPP kini menjadi tulang punggung kebijakan perumahan nasional yang memberi akses nyata bagi jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki rumah pertama dengan harga terjangkau.
