Gelombang Aksi Nasional 17+8 Tuntutan Rakyat: Desak Reformasi DPR, TNI, dan Polri

Harian Masyarakat | Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran kembali mengguncang Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia sejak akhir Agustus 2025. Ribuan pelajar, mahasiswa, buruh, aktivis, hingga kreator konten turun ke jalan membawa seruan “17+8 Tuntutan Rakyat”.

Aksi bermula pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR, lalu berlanjut pada 28–31 Agustus. Massa memadati Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan. Puncaknya, kematian tragis Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang tewas terlindas mobil rantis Brimob di Jakarta, memicu kemarahan rakyat dan memperluas gelombang protes.

Di Jakarta, aksi tersebar di Gedung DPR/MPR, Polda Metro Jaya, dan Mako Brimob Kwitang. Beberapa fasilitas publik rusak, termasuk halte TransJakarta dan akses MRT yang terbakar.

Meski situasi di ibu kota berangsur kondusif pada awal September, suara rakyat justru makin nyaring melalui media sosial. Tagar #TuntutanRakyat dan #TuntutanRakyat17plus8 viral, diunggah ulang oleh ribuan warganet, influencer, hingga artis ternama.

Kreator Konten di Garda Depan

Dalam aksi di depan Gedung Parlemen pada Senin (1/9/2025), kakak-beradik Jovial dan Andovi da Lopez membentangkan poster bertuliskan “17+8 Tuntutan Rakyat, Transparansi, Reformasi, dan Empati”. Dari atas mobil komando, mereka membacakan poin-poin utama, seperti:

• penarikan TNI dari pengamanan sipil,
• penghentian kriminalisasi demonstran,
• serta pembentukan tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lain.

“Yang paling penting nomor satu adalah bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan semua korban kekerasan serta pelanggaran HAM oleh aparat,” tegas Andovi.

Selain keduanya, kreator konten lain seperti Ge Pamungkas, Ferry Irwandi, hingga Jerome Polin ikut terlibat dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Mereka menilai DPR dan pemerintah tidak berpihak pada rakyat.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jerome Polin Sijabat ジェローム (@jeromepolin)

Ge Pamungkas menyoroti pajak tinggi yang membebani rakyat sementara pejabat terus mendapat fasilitas besar. Ia juga mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Dukungan dari Figur Publik dan Akademisi

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Artis dan influencer seperti Dian Sastrowardoyo, Ernest Prakasa, Joko Anwar, Bintang Emon, Fathia Izzati, Pamungkas, hingga Fiersa Besari ikut menggaungkan kampanye melalui media sosial.

Sutradara Ryan Adriyandhi menulis di akun X:
“17 tuntutan rakyat dalam satu minggu ke depan, dan 8 tuntutan rakyat dalam satu tahun ke depan. Ayo @prabowo @gibran_tweet @DPR_RI @DivHumas_Polri — buktikan anda sekalian bersama rakyat.”

Tak hanya publik figur, 211 organisasi masyarakat sipil ikut memperkuat gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, di antaranya YLBHI, PSHK, GMNI, HMI, PMKRI, hingga kelompok buruh.

Akademisi A Bakir Ihsan, pengajar Ilmu Politik UIN Jakarta, menyebut 17+8 tuntutan rakyat ini sebagai gambaran persoalan akut yang diabaikan para pengambil kebijakan. Menurutnya, kehadiran kreator konten penting untuk menjernihkan kebenaran di tengah derasnya informasi palsu.

17+8 Tuntutan Rakyat

Daftar tuntutan yang lahir dalam waktu tiga jam ini merangkum aspirasi rakyat dari organisasi sipil, petisi daring, hingga suara warganet.

17 Tuntutan Rakyat (Tenggat: 5 September 2025)

1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis.
12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat Jangka Panjang (Tenggat: 31 Agustus 2026)

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan RUU perampasan aset koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Respons Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2025 menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik di Istana. Ia memutuskan mencabut tunjangan jumbo DPR serta memerintahkan aparat menindak tegas penjarah dan perusuh.

Namun, keputusan ini dianggap belum menjawab seluruh tuntutan. Berbagai kelompok sipil menegaskan aksi akan terus berlanjut hingga DPR, pemerintah, TNI, dan Polri memenuhi seluruh poin 17+8 Tuntutan Rakyat.

Suara Rakyat Tak Bisa Diabaikan

Hingga kini, sudah ada lebih dari 500 unggahan di Instagram dengan tagar #tuntutanrakyat dan #tuntutanrakyat17plus8. Di berbagai kota, mahasiswa dan buruh berencana mengawal deadline 5 September 2025 sebagai batas akhir pemenuhan tuntutan jangka pendek dari 17+8 Tuntutan Rakyat.

“Dari dulu kami mengharapkan transparansi dan keterbukaan dari DPR. Kami ingin ada transparansi, relokasi, dan alokasi anggaran yang jelas ke mana saja,” kata Fajar Try Suari F, salah satu peserta aksi.

Rakyat kini menunggu, apakah pemerintah dan DPR benar-benar mendengar suara mereka, atau kembali menutup mata seperti sebelumnya.