Harian Masyarakat – Gelombang desakan ganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya kembali menguat. Kali ini, tuntutan datang dengan nada lebih keras dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Desakan ganti Kapolri ini karena mereka menilai kepemimpinan Polri saat ini gagal merealisasikan reformasi dan profesionalisme, terutama setelah tragedi Kanjuruhan yang merenggut 135 nyawa pada Oktober 2022.
Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI), Sarman El Hakim, secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengganti pucuk pimpinan Polri.
Ia menilai bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan bukti nyata kegagalan sistemik dalam penanganan keamanan oleh aparat kepolisian.
“Aparat seharusnya menjaga keamanan, bukan memperburuk keadaan. Penggunaan gas air mata di dalam stadion jelas melanggar regulasi FIFA. Kapolri tidak bisa lepas tangan dalam tragedi ini,” tegas Sarman dalam pernyataan tertulis, Sabtu (2/8/2025).
Menurut Sarman, tragedi Kanjuruhan mencerminkan lemahnya budaya komando dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai simbol kegagalan moral dan profesional Polri.
“Kapolri harus tidak hanya dicopot, tetapi juga diadili secara historis oleh publik sepak bola Indonesia,” ujarnya.
Desakan Ganti Kapolri Juga Datang dari Pengamat Anggaran dan Aktivis Milenial
Desakan ganti Kapolri juga datang dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, yang menyoroti besarnya anggaran Polri yang tidak sebanding dengan kinerja dan kepercayaan publik.
“Polri mendapatkan anggaran sebesar Rp126,6 triliun pada 2025. Namun, kepercayaan publik terus menurun. Masalahnya bukan lagi pada anggaran, tapi pada kepemimpinan,” ujar Uchok.
Sementara itu, Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Asip Irama, menyebut pergantian Kapolri sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda. Ia menekankan pentingnya regenerasi di tubuh Polri demi memulihkan citra institusi.
“Regenerasi akan menghapus kesan personalisasi jabatan. Kami ingin melihat Polri yang profesional, netral, dan berwibawa,” kata Asip.
Keluarga Korban Masih Menanti Keadilan
Lebih dari dua tahun pascatragedi, banyak keluarga korban Kanjuruhan masih menunggu kejelasan dan keadilan dalam proses hukum. Meski beberapa aparat telah dijatuhi hukuman, publik menilai bahwa proses tersebut belum menyentuh para pengambil keputusan utama.
Sarman menilai bahwa lambannya penyelesaian kasus ini memperkuat kesan impunitas di tubuh Polri.
“Pembiaran ini berpotensi mengubur rasa keadilan masyarakat. Jenderal Listyo Sigit harus diingat sebagai sosok yang gagal mendorong reformasi menyeluruh di institusinya,” tegas Sarman.
Bola Kini di Tangan Presiden Prabowo
Dengan tekanan publik yang terus meluas, keputusan kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah ia akan mengganti Kapolri sebagai bentuk komitmen pada reformasi institusi, atau memilih mempertahankan loyalisnya?
Langkah Presiden Prabowo akan menjadi penentu arah reformasi hukum dan keamanan nasional. Keputusan ini juga akan memengaruhi citra awal pemerintahannya, baik di mata publik dalam negeri maupun komunitas internasional.
