Harian Masyarakat | Pada Minggu, 21 September 2025, dunia menyaksikan momen bersejarah. Inggris, Australia, dan Kanada secara serentak mengumumkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Langkah ini diumumkan hanya dua hari sebelum dimulainya Sidang Umum PBB ke-80 di New York, yang memang akan banyak membahas solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel–Palestina.
Pengakuan ini bukan sekadar simbolis, melainkan perubahan besar dalam peta diplomasi global. Ketiga negara tersebut menjadi anggota pertama dari kelompok ekonomi maju G7 yang mengakui kedaulatan Palestina. Prancis dan Portugal disebut akan segera menyusul dengan pengumuman resmi di New York.
Alasan dan Pernyataan Pemimpin Barat
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan pengakuan negaranya dimaksudkan untuk “menghidupkan kembali harapan perdamaian serta solusi dua negara.” Ia menekankan bahwa langkah ini bukan hadiah untuk Hamas, melainkan bagian dari upaya menghentikan penderitaan di Gaza, membebaskan sandera, dan mengakhiri kekerasan.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan hal serupa. Ia menegaskan bahwa pengakuan ini adalah dukungan terhadap Otoritas Palestina yang menolak kekerasan, sekaligus jalan untuk melemahkan pengaruh Hamas. Carney menambahkan: “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai.”
Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut keputusan negaranya dilandasi aspirasi sah rakyat untuk memiliki negara merdeka. Ia menegaskan pengakuan tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan komitmen nyata untuk mendukung solusi dua negara.
Respons Palestina dan Hamas
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik pengakuan tersebut, menyebutnya sebagai “langkah penting dan perlu menuju perdamaian yang adil dan abadi sesuai legitimasi internasional.”
Hamas, meski menyebut pengakuan ini sebagai langkah penting menegaskan hak rakyatnya, menekankan bahwa hal itu harus diikuti dengan langkah praktis. Mereka mendesak penghentian segera perang di Gaza, penghentian proyek permukiman Israel di Tepi Barat, serta menjatuhkan sanksi internasional terhadap Israel.
Reaksi Keras Israel
Pemerintah Israel di bawah Benjamin Netanyahu langsung mengecam. Netanyahu menyebut pengakuan itu “absurd” dan menegaskan bahwa negara Palestina “tidak akan pernah berdiri di sebelah barat Sungai Yordan.” Ia menyatakan Israel akan terus memperluas permukiman di Tepi Barat.
Menteri sayap kanan Israel, seperti Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, menuntut balasan berupa aneksasi penuh wilayah Tepi Barat yang mereka sebut “Yudea dan Samaria.” Mereka mendesak Netanyahu untuk segera menerapkan kedaulatan Israel di wilayah tersebut serta membubarkan Otoritas Palestina.
Di sisi masyarakat Israel, reaksi terbelah. Sebagian menilai pengakuan Barat hanyalah simbol politik tanpa dampak langsung, sementara kalangan oposisi seperti Benny Gantz memperingatkan bahwa langkah ini justru menguatkan Hamas dan mempersulit upaya pembebasan sandera.
Amerika Serikat Tetap Menolak
Amerika Serikat, sekutu utama Israel, menolak keras langkah ini. Presiden Donald Trump menyebut pengakuan Palestina oleh Kanada dan Inggris sebagai ancaman terhadap perundingan dagang dengan AS. Dalam kunjungannya ke London pekan lalu, Trump menyebut perbedaan sikap tersebut sebagai “salah satu dari sedikit perbedaan” dengan Inggris.
AS hingga kini tetap menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan keanggotaan penuh Palestina.
Dampak Global dan Dukungan Negara Lain
Dengan masuknya Inggris, Kanada, dan Australia, jumlah negara yang telah mengakui Palestina kini mencapai 147 dari 193 anggota PBB. Daftar panjang itu mencakup negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga Eropa, seperti Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.
Banyak analis menilai langkah terbaru ini dapat menjadi katalis untuk mempercepat arus dukungan internasional, terutama di tengah meningkatnya jumlah korban di Gaza. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 65.000 warga, sebagian besar sipil, tewas akibat serangan Israel sejak Oktober 2023.
Makna Historis
Langkah Inggris memiliki bobot simbolis mendalam. Pada 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mendukung pembentukan tanah air bagi Yahudi di Palestina, yang kemudian menjadi salah satu dasar berdirinya Israel pada 1948. Lebih dari satu abad kemudian, Inggris kini berbalik mengakui negara Palestina secara resmi.
Deputi Perdana Menteri Inggris David Lammy mengingatkan bahwa pengakuan ini tidak otomatis mewujudkan negara Palestina “dalam semalam,” namun menjadi upaya untuk menjaga prospek solusi dua negara tetap hidup.
