Harian Masyarakat | Kasus pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, memicu polemik besar soal kebebasan pers di Indonesia. Peristiwa ini terjadi setelah Diana bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai masalah keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu 27 September 2025.
Awalnya, Presiden menjawab sejumlah pertanyaan soal lawatannya ke luar negeri. Setelah berbalik badan untuk mengakhiri sesi, Diana bertanya dengan lantang:
“Soal makan bergizi gratis ada instruksi khusus tidak Pak?”
Prabowo berhenti, lalu menjawab bahwa ia akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. “Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” ujarnya.
Tak lama setelah itu, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden memanggil Diana. Pertanyaannya dinilai di luar konteks acara. Malam harinya, petugas BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia untuk mengambil kartu liputan Diana tanpa penjelasan jelas.
Tanpa kartu tersebut, seorang wartawan tidak bisa meliput kegiatan di lingkungan Istana.
Sikap Istana
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya memberi komentar singkat. Ia mengatakan pemerintah sedang fokus menyelesaikan masalah MBG dan BGN. “Kita fokus yang penting beresin BGN dan MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi (keracunan),” ujarnya setelah rapat terbatas di Kementerian Kesehatan.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana tidak merespons permintaan klarifikasi dari media.
Protes dari Komunitas Pers
Langkah BPMI menuai kecaman dari berbagai lembaga pers.
- Dewan Pers
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai pencabutan kartu liputan bisa menghambat kerja jurnalistik. “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujarnya. Dewan Pers meminta akses Diana segera dipulihkan karena hak pers dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan lebih keras menilai tindakan Istana sebagai pelanggaran kebebasan pers. “Sikap Biro Pers Istana bisa dikategorikan melanggar kebebasan pers,” katanya. Menurutnya, bertanya soal MBG adalah hak wartawan yang dijamin undang-undang.
- IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia)
Ketua IJTI Herik Kurniawan menyebut pertanyaan Diana relevan dengan kepentingan publik. “Terlebih, Presiden Prabowo sudah menjawab pertanyaan itu secara informatif,” katanya. - AJI Jakarta dan LBH Pers
Ketua AJI Jakarta Irsyan Hasyim menegaskan pertanyaan Diana sesuai kode etik jurnalistik. Menurutnya, pencabutan kartu liputan bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga serangan terhadap hak publik memperoleh informasi. - Forum Pemred
Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menilai negara wajib memastikan tidak ada hambatan kerja jurnalistik di Istana. “Penghalangan itu merupakan pelanggaran UU Pers,” ujarnya.
Respons CNN Indonesia
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari mengirim surat resmi ke BPMI Sekretariat Presiden, mempertanyakan alasan pencabutan. Petugas BPMI yang mengambil kartu Diana tidak memberi penjelasan. Titin meyakini pencabutan itu berkaitan langsung dengan pertanyaan soal MBG.
“Pasti ada kaitan dengan pertanyaan Diana,” katanya. Titin menegaskan Diana hanya menjalankan tugas jurnalistik dan pertanyaannya kontekstual.
Bahaya Bagi Kebebasan Pers
Kasus ini menunjukkan rapuhnya posisi kebebasan pers di Indonesia, bahkan di pusat kekuasaan negara. Ada beberapa bahaya nyata:
- Kriminalisasi Pertanyaan
Pertanyaan kritis yang seharusnya dijamin undang-undang justru berujung sanksi administratif. Ini menciptakan iklim takut bagi jurnalis. - Preseden Buruk
Jika pencabutan kartu pers dianggap wajar, kejadian serupa bisa terulang pada wartawan lain. - Menghalangi Hak Publik
Membatasi pertanyaan wartawan sama dengan membatasi akses publik terhadap informasi yang menjadi hak warga negara. - Citra Presiden dan Istana
Tindakan BPMI justru bisa menimbulkan kesan Presiden tidak menghormati kebebasan pers, padahal Prabowo sendiri bersedia menjawab pertanyaan Diana.
Pencabutan kartu liputan Diana Valencia bukan sekadar urusan administrasi. Kasus ini menyinggung prinsip dasar demokrasi: hak publik untuk tahu dan hak wartawan untuk bertanya. Semua pihak, terutama pemerintah, wajib memastikan kebebasan pers tetap terjaga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
