Harian Masyarakat | Komite Olimpiade Internasional (IOC) resmi menghentikan seluruh pembicaraan dengan pemerintah Indonesia terkait rencana tuan rumah Olimpiade 2036. Langkah ini diambil setelah Indonesia menolak memberikan visa bagi atlet Israel yang akan berlaga di Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta pada Oktober ini.
IOC juga meminta semua federasi olahraga internasional untuk tidak menggelar event apa pun di Indonesia sampai pemerintah memberikan jaminan tertulis bahwa semua atlet dari negara mana pun boleh ikut bertanding tanpa diskriminasi.
Keputusan itu menyusul penolakan resmi dari pemerintah Indonesia terhadap kehadiran tim Israel yang beranggotakan di antaranya Artem Dolgopyat, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 dan juara dunia lantai putra.
Sikap Tegas Indonesia: Solidaritas untuk Palestina
Penolakan Indonesia terhadap keikutsertaan atlet Israel muncul di tengah meningkatnya kecaman global terhadap genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Pemerintah Indonesia menyatakan kebijakannya dilatarbelakangi oleh posisi politik dan kemanusiaan, bukan kebencian terhadap bangsa tertentu.
Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan keberatan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kelompok masyarakat sipil. Menurutnya, kehadiran atlet Israel di Jakarta akan memicu gejolak sosial karena mayoritas masyarakat Indonesia menolak keras agresi Israel yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina.
Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan sejak lama konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Pemerintah juga terus menyerukan agar dunia internasional menghentikan kekerasan di Gaza yang menurut data otoritas kesehatan Gaza telah menewaskan lebih dari 67.000 orang. Angka itu diakui oleh PBB dan lembaga kemanusiaan internasional.
IOC Anggap Indonesia Langgar Piagam Olimpiade
Dalam pernyataannya, IOC menilai tindakan Indonesia melanggar prinsip dasar Piagam Olimpiade yang menegaskan non-diskriminasi dan netralitas politik.
“Semua atlet, tim, dan ofisial olahraga harus bisa berpartisipasi tanpa diskriminasi. Tanggung jawab tuan rumah adalah memastikan hal ini dihormati sepenuhnya,” bunyi pernyataan resmi IOC.
IOC menyebut keputusan Indonesia “menghalangi kekuatan olahraga untuk mempersatukan dunia” dan “merampas hak atlet untuk bertanding secara damai”.
Sebagai tindak lanjut, IOC mengundang Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Federasi Senam Internasional (FIG) ke markas IOC di Lausanne, Swiss, untuk membahas masalah tersebut. Namun, belum ada tanggal pasti pertemuan itu.
Israel Protes, Indonesia Tetap pada Pendirian
Federasi Senam Israel menyebut langkah Indonesia “mengejutkan dan memilukan”. Mereka juga sempat mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport (CAS) agar kejuaraan dibatalkan atau dipindahkan ke negara lain. Namun pengadilan menolak permintaan itu.
Presiden FIG, Morinari Watanabe, menyatakan penyesalan karena tidak bisa melindungi hak atlet Israel, tetapi menghormati alasan Indonesia. Ia mengatakan pemerintah Indonesia menyebut keputusan tersebut diambil demi keamanan semua peserta dan warga Jakarta, bukan karena motif politik.
Bukan Kasus Pertama
Kasus ini bukan pertama kalinya Indonesia mendapat sanksi karena menolak kehadiran tim Israel. Pada Maret 2023, FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah Gubernur Bali menolak menjadi lokasi pertandingan bagi tim Israel.
Sikap serupa juga terjadi di beberapa negara lain. Tim sepeda Israel Premier Tech dilarang ikut lomba Giro dell’Emilia di Italia, dan fans klub Israel Maccabi Tel Aviv dilarang menghadiri laga Liga Europa di Inggris karena alasan keamanan.
Namun bagi Indonesia, keputusan untuk menolak Israel selalu dikaitkan dengan solidaritas terhadap rakyat Palestina.
Harapan Baru Setelah Sanksi
Meskipun peluang menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 kini tertutup, banyak pihak di Indonesia melihat keputusan ini sebagai bentuk konsistensi moral.
“Indonesia menegakkan prinsip kemanusiaan. Kita tidak bisa berpura-pura netral ketika ada genosida di depan mata,” ujar seorang pengamat hubungan internasional di Jakarta.
Sikap ini mencerminkan suara mayoritas rakyat Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel selama penjajahan dan kekerasan di Gaza masih berlangsung.
Sanksi IOC terhadap Indonesia memperlihatkan benturan antara idealisme politik kemanusiaan dan aturan formal olahraga global. Indonesia memilih berdiri di sisi Palestina meski harus kehilangan kesempatan besar di panggung Olimpiade.
Di tengah tekanan internasional, langkah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung keadilan, kemerdekaan, dan solidaritas bagi bangsa tertindas.
Dalam konteks sejarah, keputusan ini bukan sekadar urusan olahraga, melainkan cerminan dari jati diri bangsa yang menolak tunduk pada kekuasaan yang melakukan penindasan.
