Harian Masyarakat | Program Koperasi Merah Putih (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memasuki fase penting. Setelah tahap pembentukan selesai, kini pemerintah menargetkan koperasi-koperasi tersebut mulai beroperasi pada Oktober 2025.
Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyelesaikan sejumlah relaksasi regulasi, mempercepat sosialisasi, menyediakan akses pendanaan, serta menyiapkan pelatihan dan pendampingan bagi pengurus maupun anggota koperasi.
“KDKMP saat ini memasuki tahap kedua adalah tahap operasional. Kementerian Koperasi marathon menyelesaikan beberapa relaksasi regulasi supaya Oktober 2025 ini bisa dimulai tahap operasionalisasi,” ujar Ferry di Surabaya, Rabu (24/9/2025).
Dukungan Regulasi dan Pembiayaan
Agar koperasi Merah Putih bisa langsung berjalan, pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman untuk KDKMP. Aturan ini membuka akses pembiayaan dari bank Himbara, bank milik daerah, maupun lembaga pembiayaan pemerintah.
Bahkan, Himbara sudah menyiapkan manual book mengenai prosedur pengajuan dan pencairan modal. Setiap koperasi juga didorong menyiapkan proposal bisnis agar bisa memperoleh akses pendanaan.
Selain itu, pemerintah menempatkan pegawai PPPK di tiap koperasi untuk mendampingi pengurus, mulai dari penyusunan proposal hingga manajemen awal operasional.
Tantangan Permodalan di Daerah
Meski persiapan telah matang, sejumlah daerah masih menghadapi kendala. Di Sulawesi Selatan, misalnya, dari 3.059 koperasi Merah Putih yang terbentuk, baru 38 koperasi Merah Putih benar-benar beroperasi.
Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menyebut permodalan masih menjadi hambatan utama. Padahal pemerintah sudah menyiapkan dana Rp200 triliun melalui Himbara untuk mendukung koperasi.
“Kalau masuk ada akunnya sehingga memudahkan akses permulaan. Jadi sumbernya kan persoalan selama ini permodalan,” kata Jufri.
Pemerintah menargetkan hingga akhir Oktober 2025 setidaknya ada 1.000 koperasi role model yang sudah mendapatkan penilaian kelayakan dari Himbara dan siap beroperasi.
Mengembalikan Peran Koperasi
Ferry menegaskan, program ini bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan gerakan negara untuk mengembalikan koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.
Pada masa awal kemerdekaan, koperasi berkembang di berbagai sektor seperti produksi, distribusi, industri, hingga perkreditan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, koperasi tertinggal jauh dari BUMN maupun perusahaan swasta dari sisi aset, volume usaha, dan partisipasi masyarakat.
“Koperasi hari ini memang harus diakui ketinggalan dengan usaha lain. Untuk itu kami mendorong proses kemajuan koperasi ini,” kata Ferry.
Melalui KDKMP, koperasi diarahkan agar kembali kuat di sektor strategis, membangun ekosistem usaha dari hulu hingga hilir, dan menghadirkan nilai tambah nyata bagi masyarakat desa.
Peran Jawa Timur sebagai Motor Koperasi Merah Putih
Di Jawa Timur, koperasi telah menjadi pilar penting ekonomi daerah. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, hingga Agustus 2025 terdapat 29.648 koperasi aktif di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, 8.494 koperasi merupakan Koperasi Merah Putih.
Kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB Jawa Timur mencapai 60,07 persen pada 2024. Aset koperasi di provinsi ini mencapai Rp63,22 triliun, dengan volume usaha sebesar Rp46,31 triliun dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp1,33 triliun.
“Oleh karena itu kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim, salah satu yang bisa memberikan resonansi signifikan adalah koperasi dan UMKM,” kata Khofifah.
Ia menekankan, koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga wadah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui koperasi Merah Putih, masyarakat belajar kemandirian, pengelolaan keuangan, hingga pengembangan usaha kolektif.
Sinergi Dekopin dan Pemerintah
Ketua Umum Dekopin, Bambang Hariyadi, menyatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Dekopin yang sejak awal menjadi wadah gerakan koperasi akan berperan dalam penguatan kelembagaan, pendidikan, serta pendampingan koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Ferry pun menegaskan pentingnya kerja sama antarkoperasi. Koperasi yang lebih mapan dapat menjadi offtaker, aggregator, maupun konsolidator bagi koperasi yang baru tumbuh. Dengan begitu, tercipta ekosistem usaha yang saling menguatkan.
Harapan ke Depan
Dengan target 80.000 koperasi Merah Putih terbentuk di seluruh desa dan kelurahan, 75.000 di desa dan 5.000 di kelurahan, pemerintah optimistis program ini akan menjadi fondasi baru perekonomian Indonesia.
Gotong royong menjadi semangat utama. Ferry menyebut, “Gotong artinya dilakukan secara bersama-sama sedangkan royong artinya membagi manfaat secara bersama-sama.”
Jika seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan koperasi bersinergi, maka koperasi Merah Putih dapat kembali menjadi tulang punggung ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan anggota, serta memperkuat kemandirian bangsa.
