Langkah Rommy atau Romahurmuziy yang kian aktif menjajakan kepemimpinan PPP kepada tokoh-tokoh eksternal dikritik oleh polikus senior PPP, Yahidin Umar.
Langkah Rommy yang merupakan mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP itu dinilai bukanlah solusi yang tepat untuk mengembalikan kejayaan PPP.
“Solusi tidak harus langsung mencari orang dari luar partai. Tapi harus kita evaluasi dulu di internal partai apa kekurangan, penyebab kekalahan sebelumnya, dan itu harus secara utuh kita lakukan,” ujar Yahidin, Selasa (3/6/2025).
Sebab, keputusan menggaet tokoh luar tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi internal akan menimbulkan kesan bahwa PPP sedang diperjualbelikan.
“Jadi kalau setiap kader beranggapan Rommy jualan partai, sah-sah saja, karena di partai ada mekanisme untuk jadi ketua, ada tahapan-tahapannya,” ujar Yahidin.
Yahidin menegaskan, PPP tidak kekurangan kader internal yang potensial. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh atas kekalahan pada Pemilu 2024 perlu dilakukan sebelum melangkah mencari figur eksternal.
Yahidin pun turut menyoroti langkah Rommy yang dianggapnya terlalu dominan dalam menjaring calon ketua umum, dan tidak merepresentasikan keputusan kolektif partai.
Dia mengingatkan, mekanisme pemilihan ketua umum sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, dan setiap perubahan kebijakan strategis harus melalui forum Muktamar.
“Kalau kata Rommy, AD/ART sebagai pedoman dasar bukan kitab suci, itu betul. Tapi perubahan itu ada dari peserta Muktamirin di Muktamar nanti dan keputusannya bukan Rommy seorang,” kata Yahidin.
Di samping itu, Yahidin juga khawatir jika upaya Rommy membujuk sejumlah tokoh nasional untuk memimpin PPP justru akan merusak citra partai.
Sebab, publik tidak akan lupa dengan rekam jejak Rommy yang pernah terjerat kasus korupsi.
“Karena ingatan masyarakat mengenai kasus korupsi Rommy belum hilang, itu pasti menggerus elektabilitas partai,” jelasnya.
Untuk itu, Yahidin mengajak seluruh elemen partai agar lebih fokus pada upaya kolektif membenahi internal partai, agar PPP kembali mendapat kepercayaan publik.
“Kekisruhan panjang sejak Rommy tertangkap KPK membuat kader banyak hengkang, melahirkan perpecahan internal juga banyak. Jadi kita harus introspeksi. Kekalahan (Pemilu 2024) kemarin ada faktor kekisruhan di internal kita,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, PPP tengah bersiap menggelar Muktamar pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) yang baru.
Bursa calon ketum yang kini mencuat pun lebih didominasi oleh nama-nama dari luar partai atau non-kader.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy, menyebutkan ada sejumlah tokoh nasional yang masuk dalam bursa calon ketum.
Mereka antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Rommy tidak memungkiri bahwa ia memang menawari sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.
Dia menyatakan bahwa langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa agar dapat kembali mendapatkan kursi di parlemen.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan. Effort untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (28/5/2025) kemarin.
“Karenanya dibutuhkan extra ordinary power dan extra ordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” sambungnya.
Langkah Rommy pun menuai kritik dari sejumlah pihak karena dianggap sebagai bentuk “obral” kursi ketum partai.
Langkah Rommy itu dianggap telah mengeksploitasi dan memperdagangkan partai.
“(Langkah Rommy) Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” kata Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi, dalam siaran pers, Senin (26/5/2025).
Rusli menegaskan, PPP punya mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait masuk dan keluarnya anggota partai, termasuk proses pemilihan ketua umum.
“Kami menyambut baik kalau memang ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa, ahlan wa sahlan. Tapi tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART,” ujar dia.
