Harian Masyarakat | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Kali ini, yang menjadi sasaran OTT KPK adalah jajaran direksi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor kehutanan, PT Inhutani V, bersama pihak swasta. Total sembilan orang diamankan dalam operasi senyap ini.
Sembilan Orang Ditangkap di Jakarta
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT pada Rabu siang, 13 Agustus 2025. Penindakan dilakukan di kantor Inhutani V, Jakarta.
“Iya, ada OTT di Jakarta. Sembilan orang diamankan, terdiri dari direksi salah satu BUMN dan pihak swasta,” ujar Fitroh.
Mereka yang ditangkap saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sesuai KUHAP untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum mereka. Hingga kini, lembaga antirasuah belum merinci identitas para pihak, dugaan perkara yang melatarbelakangi OTT KPK, maupun barang bukti yang disita.
Fokus pada PT Inhutani V
Informasi yang diperoleh menyebutkan, BUMN yang dimaksud adalah PT Inhutani V. Perusahaan ini bergerak di bidang pengelolaan hutan dan hasil hutan. Sebelum restrukturisasi, Inhutani V dikenal sebagai salah satu pengelola utama kawasan hutan di wilayah selatan Pulau Sumatera.
Namun, sejak Desember 2022, pemerintah melalui Kementerian BUMN telah melebur PT Inhutani V bersama PT Inhutani II dan PT Inhutani III ke dalam PT Inhutani I, di bawah holding Perum Perhutani. Meski dilebur, nama dan operasional Inhutani V masih digunakan dalam beberapa kegiatan usaha kehutanan.
Bagian dari Rangkaian OTT KPK 2025
Penangkapan direksi BUMN ini menjadi OTT keempat KPK sepanjang 2025. Sebelumnya, KPK telah melakukan beberapa operasi senyap di berbagai daerah:
- Maret 2025 – OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, terkait dugaan suap pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Juni 2025 – OTT terhadap pejabat Satuan Kerja Penyelenggaraan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara dan pihak swasta. Kasus ini menjerat lima tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, dalam dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan.
- 7 Agustus 2025 – OTT di Sulawesi Tenggara yang menjerat Bupati Kolaka Timur Abdul Azis beserta empat orang lainnya, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur senilai Rp126,3 miliar.
Rangkaian penindakan ini menunjukkan bahwa OTT masih menjadi senjata utama KPK dalam mengungkap kasus korupsi lintas sektor.
Menunggu Konferensi Pers KPK
KPK dijadwalkan memberikan keterangan resmi terkait kasus OTT KPK di Inhutani V melalui konferensi pers. Dalam kesempatan itu, akan diungkap konstruksi perkara, identitas para tersangka, serta barang bukti yang diamankan penyidik.
