Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 untuk Dongkrak Pertumbuhan dan Lapangan Kerja

Harian Masyarakat | Dua pekan setelah gejolak sosial-politik yang menewaskan 10 orang dan memicu kerusuhan di sejumlah daerah, pemerintah merilis Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5. Program ini resmi diumumkan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Tujuan utama paket ini adalah mempercepat pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, serta menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa menembus 5,2 persen pada akhir 2025.

Paket ini juga menjadi sinyal politik penting di tengah tekanan sosial. Menurut analis kebijakan publik, kebijakan ini bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga langkah strategis untuk meredam keresahan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah.

Rincian Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5

Pemerintah mengalokasikan Rp16,23 triliun dari APBN 2025 untuk mendanai 17 program dalam paket ini. Program tersebut terbagi dalam tiga kategori:

1. Delapan Program Akselerasi Ekonomi 2025

1. Magang fresh graduate: 20 ribu lulusan D3/S1 akan mendapat insentif setara UMP selama 6 bulan (Rp198 miliar).
2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP): untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (Rp120 miliar).
3. Bantuan pangan: 10 kg beras untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat pada Oktober–November 2025 (Rp7 triliun).
4. Diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan: potongan 50% JKK dan JKM bagi 731 ribu pekerja transportasi daring, sopir, kurir, dan logistik (Rp36 miliar).
5. Manfaat tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan: bunga kredit perumahan diturunkan dari BI rate +5% menjadi BI rate +3%.
6. Program padat karya tunai: dilaksanakan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR (Rp150 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan).
7. Percepatan deregulasi PP 28/2025: integrasi sistem K/L ke OSS di 170 daerah (Rp1 triliun).
8. Program perkotaan untuk gig economy: ruang kerja bersama dan platform UMKM di Jakarta serta diperluas ke Jawa, Bali, Sulawesi, hingga Batam.

2. Empat Program Lanjutan di 2026

1. Perpanjangan PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata.
3. PPh 21 DTP untuk industri padat karya.
4. Diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja bukan penerima upah.

3. Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja

1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih – target lebih dari 1 juta pekerja.
2. Kampung Nelayan Merah Putih – membuka 200 ribu lapangan kerja.
3. Revitalisasi tambak pantura (20 ribu hektar) – serap 168 ribu pekerja.
4. Modernisasi 1.000 kapal nelayan – serap 200 ribu pekerja.
5. Replanting 870 ribu hektar perkebunan rakyat – serap 1,6 juta pekerja dalam 2 tahun.

Dampak Langsung di Pasar Keuangan

Pengumuman paket ekonomi ini segera memicu sentimen positif di pasar modal. Pada 15 September 2025, IHSG naik 1,06 persen ke level 7.937, dengan pembelian bersih asing mencapai hampir Rp1 triliun.

Selain paket stimulus, pasar juga terpengaruh ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada pertengahan September. Investor memperkirakan pemangkasan 25 basis poin, meskipun Presiden AS Donald Trump mendorong penurunan lebih besar.

Lembaga sekuritas menilai IHSG berpeluang menembus level 8.000 pekan itu. Penguatan indeks juga didukung program penempatan Rp200 triliun dana pemerintah di lima bank BUMN, yang meningkatkan likuiditas dan memperkuat transmisi penurunan suku bunga ke sektor riil.

Pandangan Ekonomi dan Risiko

Harapan Pemerintah

• Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan paket ini akan menjaga belanja pemerintah tetap positif dan memperkuat kelas menengah melalui insentif pajak.
• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program ini tidak memperlebar defisit APBN karena sebagian besar sudah dianggarkan.

Catatan dari Pengamat

• Yanuar Nugroho (STF Driyarkara): Paket ini juga sarat muatan politik dan bisa menjadi bumerang bila janji lapangan kerja besar-besaran tidak terealisasi.
• Apindo: Menilai paket ini kurang menyentuh sektor manufaktur, padahal sangat potensial menyerap tenaga kerja.
• Josua Pardede (Bank Permata): Dengan nilai Rp16,23 triliun, dampaknya terhadap PDB relatif kecil, hanya sekitar 0,05–0,15 persen poin.
• Wijayanto Samirin (Universitas Paramadina): Program padat karya dan gig economy harus diperbanyak karena berdampak langsung pada penciptaan kerja dan produktivitas.
• Ronny P Sasmita (Indonesia Strategic and Economic Action Institution): Paket ini bisa menambah defisit jika tidak diimbangi reformasi pajak, meski dalam jangka menengah dapat menekan rasio utang terhadap PDB bila ekonomi tumbuh lebih cepat.