Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan gratis bagi SD hingga SMP, baik sekolah negeri maupun swasta direspons positif oleh warga di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
Putusan MK terkait pendidikan gratis disambut baik oleh salah seorang petani bernama Marsel Tan. Sebab, selama ini orangtua sungguh terbebani dengan mahalnya uang sekolah dengan dalil sumbangan pembangunan dan dana guru komite.
Padahal, menurut dia, ada dana bantuan operasional sekolah (BOS) per siswa per tahun, baik dari SD hingga SMA.
“Dengan dalil gaji dari dana BOS sangat kecil, makanya orangtua harus berkontribusi. Padahal sebenarnya itu jadi beban bagi orangtua,” kata Marsel.
Sementara itu, di lain pihak, ada SD yang tidak memungut biaya dari orangtua siswa. Ia pun mempertanyakan perbedaan tersebut.
Oleh karena itu, dengan adanya putusan MK, ia berharap semua sekolah SD bisa gratis.
“Sesungguhnya ini yang dinantikan orangtua khusus kami masyarakat kurang mampu. Kami masyarakat kecil butuh sekolah gratis, bukan makanan gratis,” katanya.
Sebagai masyarakat kecil, ia berharap Presiden Prabowo segera menginstruksikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar menjalankan putusan MK itu.
Warga lain, Frans Kas, mengaku sangat senang saat membaca berita putusan MK tersebut di media online.
“Kaget campur senang baca berita ini kemarin. Harapannya bisa dijalankan tahun ajaran baru tahun 2025 ini,” ujar Frans.
Menurut dia, putusan MK untuk pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP sangatlah tepat untuk mengurangi angka putus sekolah.
Sebab, tak sedikit anak-anak di pedalaman putus sekolah karena orangtua tak mampu membayar uang komite dan jenis sumbangan pembangunan lainnya.
“Ada yang putus SD, ada juga yang putus SMP. Semoga keputusan MK ini bisa berlaku tahun ini,” ujarnya.
