Harian Masyarakat | Hampir dua tahun perang di Gaza, Palestina menelan lebih dari 66 ribu korban jiwa, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Di tengah kehancuran itu, muncul perkembangan baru yang memicu harapan: Hamas menyatakan menerima sebagian poin dari rencana 20 butir Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan perang.
Langkah ini membuka celah negosiasi yang bisa menjadi titik balik. Namun, jalan menuju perdamaian masih dipenuhi hambatan serius.
Respons Hamas terhadap Rencana Trump
Hamas secara resmi menyampaikan jawabannya terhadap rencana Trump. Dalam pernyataan itu, Hamas menyatakan:
- Siap membebaskan semua tawanan Israel, baik yang masih hidup maupun jenazah, sesuai formula pertukaran tawanan yang diusulkan.
- Bersedia menyerahkan administrasi Jalur Gaza kepada badan teknokrat independen asal Palestina yang mendapat dukungan konsensus nasional dan negara Arab serta Islam.
- Menolak keras gagasan “Board of Peace” yang dipimpin internasional dan diawasi langsung Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Namun Hamas tidak menyinggung soal pelucutan senjata, yang menjadi tuntutan utama Israel. Mereka menegaskan isu masa depan Gaza dan hak rakyat Palestina hanya bisa diputuskan lewat konsensus nasional Palestina dan sesuai hukum internasional.
Mousa Abu Marzouk, pejabat senior Hamas, menegaskan, “Kami tidak akan pernah menerima pihak asing yang menguasai rakyat Palestina. Kehadiran Blair sangat tidak bisa diterima karena perannya dalam invasi Irak 2003.”
Reaksi Trump
Trump menyambut positif jawaban Hamas. Melalui Truth Social, ia menulis, “Saya percaya mereka siap untuk perdamaian yang langgeng. Israel harus segera menghentikan pemboman Gaza, agar para sandera bisa dikeluarkan dengan selamat dan cepat.”
Trump menegaskan ini bukan sekadar soal Gaza, tetapi soal perdamaian di seluruh Timur Tengah. Ia bahkan memperingatkan Hamas agar menyetujui kesepakatan sebelum tenggat yang ditetapkan. “Jika kesepakatan ini gagal, maka neraka yang belum pernah dilihat siapa pun akan menimpa Hamas,” tulisnya.
Posisi Israel dan Netanyahu
Israel sebelumnya menerima penuh rencana Trump. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan rencana itu sesuai tujuan perang Israel: mengembalikan semua sandera, membongkar kekuatan militer Hamas, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman.
Namun, Netanyahu menegaskan tidak ada persetujuan atas negara Palestina. Ia juga berjanji militer Israel tetap akan bertahan di sebagian besar Gaza.
Di dalam negeri, Netanyahu berada di bawah tekanan. Keluarga para sandera menuntut negosiasi segera. Sementara oposisi mendorong pemerintah mengikuti langkah Trump. Namun koalisi sayap kanan Netanyahu menolak gencatan senjata dan mengancam akan menjatuhkan pemerintah bila ia menerima kesepakatan yang tidak sesuai garis keras.
Peran Mediator Internasional
Rencana Trump mendapat dukungan dari mediator utama, Qatar dan Mesir. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, menyatakan pihaknya mulai berkoordinasi dengan Mesir dan Amerika Serikat untuk melanjutkan negosiasi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendorong semua pihak “memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakhiri tragedi di Gaza.” Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut peluang gencatan senjata “sudah di depan mata.” Kanselir Jerman Friedrich Merz menilai inilah “kesempatan terbaik untuk perdamaian setelah hampir dua tahun.”
Masalah Rumit yang Belum Terselesaikan
Meskipun ada titik terang, sejumlah masalah besar masih menggantung.
- Pelucutan Senjata Hamas
Israel dan AS menuntut Hamas menyerahkan semua senjatanya. Hamas sejauh ini menolak, dengan alasan hal itu hanya mungkin setelah pendudukan Israel di Gaza benar-benar berakhir. - Masa Depan Pemerintahan Gaza
Trump ingin Gaza dikelola oleh otoritas internasional yang ia pimpin bersama Tony Blair. Hamas menolak dan hanya mau Gaza dikelola oleh orang Palestina sendiri. - Penarikan Pasukan Israel
Rencana Trump menyebut penarikan bertahap pasukan Israel. Hamas justru menuntut penarikan penuh dan segera. - Negara Palestina
Rencana Trump tidak membuka jalan bagi penyatuan Gaza dengan Tepi Barat yang diduduki Israel, sehingga mengubur harapan negara Palestina berdaulat.
Situasi Kemanusiaan Gaza
Sementara diplomasi berjalan, situasi di lapangan semakin memburuk. Israel tetap melanjutkan serangan meski Trump menyerukan penghentian pemboman. Tank dan pesawat tempur menghantam Gaza City dan Khan Younis.
Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 66.200 orang tewas sejak Oktober 2023, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sekitar 90 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi, banyak yang hidup di reruntuhan atau tempat penampungan darurat. Laporan PBB menyebut kelaparan sudah melanda sebagian besar wilayah, terutama Gaza City.
Seorang juru bicara PBB menggambarkan situasi di Rumah Sakit Shifa. “Ada keluarga dengan tiga anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa bergerak ke selatan karena tak mampu,” katanya.
Apakah Ini Akhir Penjajahan?
Perang yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah mengubah jalannya konflik. Lebih dari 1.200 orang tewas di Israel, 251 diculik, dan sebagian masih ditahan. Israel membalas dengan serangan habis-habisan yang meratakan Gaza.
Kini, dengan tawaran Hamas untuk menyerahkan sandera dan melepaskan kekuasaan di Gaza, ada peluang negosiasi yang nyata. Namun perbedaan sikap tentang pelucutan senjata, masa depan Gaza, dan negara Palestina membuat proses ini rapuh.
Pertanyaan terbesar tetap: apakah Netanyahu siap menerima tekanan Trump dan dunia internasional, atau ia akan memilih mempertahankan jalur keras yang berisiko memperpanjang penderitaan rakyat Palestina?
Satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan momen paling kritis sejak perang Gaza meletus dua tahun lalu. Jika celah kecil ini gagal dimanfaatkan, harapan perdamaian bisa kembali hilang.
