Harian Masyarakat – Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako dinilai tidak tepat sasaran, dengan kerugian mencapai Rp 14-17 triliun. Hal ini disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia melalui akun Instagram @pco.ri, mengacu pada hasil pemutakhiran Data Tunggul Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil pengecekan lapangan menunjukkan ada 616.367 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan 1.286.066 KPM sembako yang tidak layak menerima bantuan tersebut. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos.
“Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada,” tulis akun Instagram @pco.ri dalam unggahannya pada Minggu (21/9/2025).
Sebagai langkah konkret, pemerintah meluncurkan Program Pilot Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi. Program ini mengandalkan pemutakhiran Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memperkuat verifikasi data penerima.
Dengan sistem digital, penerima manfaat dapat terverifikasi dengan lebih jelas dan penyaluran bansos bisa dipantau dengan lebih transparan, aman, dan akuntabel.
Badan Komunikasi Pemerintah berharap digitalisasi bansos akan mendukung pengentasan kemiskinan secara lebih tepat sasaran dan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa digitalisasi akan mengurangi kesalahan penyaluran bansos, baik dalam hal inclusion error maupun exclusion error.
Luhut menambahkan, digitalisasi bansos dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 500 triliun, mencakup berbagai jenis bantuan sosial dan subsidi. Dengan sistem yang lebih efisien dan tepat sasaran, pemerintah berharap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3–0,4 persen.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa hingga 9 Juli 2025, realisasi bansos sembako sudah mencapai Rp 20,26 triliun untuk 18,27 juta KPM, atau sekitar 97,22 persen dari target penerima.
