Harian Masyarakat | Kepolisian Metropolitan London mengeluarkan peringatan tegas menjelang aksi protes yang akan digelar akhir pekan ini di pusat kota London oleh kelompok Defend Our Juries (DOJ) untuk mendukung Palestine Action, kelompok Pro-Palestina yang telah dilarang dan diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Inggris sejak 5 Juli 2025.
Dalam pernyataannya, Kepolisian Metropolitan menegaskan bahwa siapa pun yang menunjukkan dukungan terhadap kelompok Pro-Palestina Palestine Action dapat ditangkap dan dikenai hukuman pidana, sesuai Undang-Undang Terorisme 2000. Ancaman penangkapan massal ini disampaikan karena pihak kepolisian menduga aksi protes tersebut bertujuan untuk membebani sistem hukum pidana Inggris yang sudah padat.
Aksi Protes “Lift the Ban” Tetap Dilanjutkan Meski Terancam Kriminalisasi
Meski menghadapi ancaman kriminalisasi, DOJ memastikan bahwa aksi “Lift the Ban” tetap akan berlangsung pada Sabtu, 9 Agustus 2025 di Westminster, London. Lebih dari 500 orang telah menyatakan komitmen siap ditangkap dengan membawa poster bertuliskan “I oppose genocide, I support Palestine Action.”
Pihak DOJ membantah tuduhan bahwa aksi ini sengaja dirancang untuk membanjiri sistem hukum. Mereka menyatakan bahwa ini adalah bentuk protes damai terhadap pelarangan yang dianggap tidak adil terhadap Palestine Action. Seorang juru bicara DOJ menyebut:
“Jika polisi menjalankan tugasnya dengan bijak dan menghormati hak kebebasan berekspresi, maka tidak akan ada sistem yang dibebani.”
Latar Belakang Pelarangan Palestine Action
Kelompok Pro-Palestina Palestine Action didirikan pada Juli 2020 oleh aktivis Huda Ammori. Kelompok ini dikenal melakukan aksi langsung terhadap infrastruktur perusahaan yang dianggap mendukung militer Israel, termasuk Elbit Systems, produsen senjata asal Israel.
Pemerintah Inggris melarang organisasi ini pada 5 Juli 2025, hanya beberapa hari setelah anggotanya menyerang dua pesawat militer Voyager di RAF Brize Norton, Oxfordshire, yang menyebabkan kerugian sekitar £7 juta. Insiden itu memicu pelabelan bahwa organisasi ini “mempromosikan dan mendorong terorisme.”
Keputusan pelarangan ini menempatkan Palestine Action sejajar dengan kelompok sayap kanan ekstrem lainnya seperti Maniacs Murder Cult dan Russian Imperial Movement.
Protes dan Penolakan dari Tokoh Yahudi Inggris hingga Amnesty International
Pelarangan kelompok Pro-Palestina Palestine Action memicu reaksi luas. Sekitar 300 tokoh Yahudi progresif Inggris, termasuk sutradara Mike Leigh dan penulis Michael Rosen, menandatangani surat terbuka kepada Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper, yang menyatakan bahwa pelarangan ini “tidak sah dan tidak etis.”
Surat tersebut disampaikan oleh organisasi Jewish Voice for Labour dan ditandatangani pula oleh tokoh hukum terkemuka Geoffrey Bindman KC dan penulis Gillian Slovo. Mereka mengecam dukungan diam-diam pemerintah Inggris terhadap Israel dan menyebut pelabelan terhadap aksi protes damai sebagai tindakan terorisme sebagai pengalihan isu dari genosida.
Amnesty International dan Komisi HAM PBB juga mengecam pelarangan ini. Kepala HAM PBB, Volker Türk, menyebut keputusan tersebut “tidak proporsional dan tidak perlu,” serta mendesak Inggris meninjau ulang UU Antiterorisme yang digunakan.
Palestina, Israel, dan Tuduhan Genosida
Polemik ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap Israel atas tuduhan genosida di Gaza. Pemerintah Israel menolak tuduhan tersebut, dan menyalahkan kelompok Hamas atas penderitaan warga Palestina.
Namun, Mahkamah Internasional (ICJ) sedang menyelidiki dugaan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan pada Desember 2023. Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menhan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza.
Penangkapan Massal dan Reaksi Politik
Lebih dari 200 orang telah ditangkap dalam protes-protes sebelumnya yang dipimpin DOJ sejak pelarangan kelompok Pro-Palestina Palestine Action diberlakukan. Banyak dari mereka hanya ditahan sementara, diidentifikasi, dan dibebaskan dengan jaminan.
Kepolisian Metropolitan memperkirakan jumlah peserta aksi kali ini berada di kisaran ratusan orang, bukan ribuan. Namun, mereka tetap menyiapkan sumber daya untuk merespons kemungkinan besar jumlah peserta dan penangkapan.
Pihak Downing Street dan juru bicara Keir Starmer menyerukan agar warga tidak menghadiri protes, dengan menyebut Palestine Action sebagai kelompok yang tidak damai.
Wali Kota London Sadiq Khan memilih untuk tidak memberikan komentar, dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Kepolisian Metropolitan.
Gugatan Hukum terhadap Pelarangan Palestine Action
Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa gugatan hukum yang diajukan oleh Huda Ammori terhadap pelarangan tersebut layak untuk didengar, dan sidang akan digelar selama tiga hari pada November 2025. Namun, permintaan untuk menangguhkan sementara pelarangan ditolak.
Sementara itu, DOJ berencana untuk terus menggelar aksi serupa secara rutin ke depannya, bahkan menyebut bahwa ditangkap kini dianggap sebagai “lencana kehormatan” dalam perjuangan ini.
