Harian Masyarakat | Pemerintah Indonesia menandatangani kontrak pembelian 48 unit pesawat tempur generasi kelima KAAN dari Turki senilai USD 10 miliar atau sekitar Rp162 triliun. Kontrak tersebut diteken dalam pameran pertahanan internasional (IDEF) 2025 di Istanbul, Sabtu, 26 Juli 2025. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Turki yang diteken 11 Juni 2025 dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pembelian ini menuai sorotan luas karena dilakukan saat kondisi keuangan negara tengah mengalami tekanan berat. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperkirakan mencapai Rp662 triliun atau 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini memunculkan pertanyaan besar: dari mana dana untuk membiayai pembelian jet tempur ini?
Ekonom: APBN Sudah Tidak Ada Ruang
Direktur Center for Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mempertanyakan sumber pembiayaan pembelian jet KAAN. Menurutnya, kondisi fiskal negara sudah sangat terbatas, bahkan cenderung genting.
“Saya tidak mengerti, mau dibayar pakai apa? Uangnya [APBN] sudah hampir tidak ada,” kata Bhima, Senin, 4 Agustus 2025.
Bhima mengungkapkan bahwa 25% dari penerimaan pajak, setara Rp552 triliun, habis hanya untuk membayar bunga utang negara, yang tahun ini mencapai Rp800 triliun. Total utang pemerintah sudah menyentuh Rp10.269 triliun per akhir 2024.
Bhima juga menegaskan bahwa jika pembelian dilakukan dengan APBN, maka bisa menggerus anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Ia mencontohkan:
- Biaya pembelian jet KAAN (Rp162 triliun) lebih besar dari dana abadi pendidikan LPDP (Rp154 triliun).
- Lebih dari sepertiga anggaran perlindungan sosial (Rp504,7 triliun) untuk puluhan juta warga.
Menurutnya, jika pemerintahan presiden Prabowo terus menambah utang untuk belanja militer jumbo, Indonesia di era pemerintahan presiden Prabowo berisiko masuk kategori negara gagal secara sistemik karena pengeluaran bunga utang melebihi belanja pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah: Ini Soal Efisiensi dan Kebutuhan Strategis
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan belanja negara.
“Efisiensi bukan berarti tidak berbelanja. Maknanya adalah realokasi dari kegiatan yang kurang produktif ke kegiatan yang lebih prioritas,” ujarnya.
Prasetyo mencontohkan, anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dipangkas dan dialihkan untuk penguatan pertahanan. Ia menekankan bahwa Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 300 juta penduduk, membutuhkan pertahanan yang kuat.
“Bukan karena kita mau perang. Tapi kita negara besar, kita harus siap,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyatakan bahwa efisiensi dilakukan untuk mendukung kegiatan strategis seperti penguatan militer, bukan karena kekurangan dana.
Spesifikasi Jet KAAN dan Janji Transfer Teknologi
Jet KAAN merupakan pesawat tempur generasi kelima buatan Turkish Aerospace Industries (TAI). Pesawat ini memiliki kemampuan siluman (stealth), supercruise, sensor fusion, dan network-enabled operation.
Spesifikasi KAAN:
- Kecepatan: hingga 2.200 km/jam
- Ketinggian maksimal: 55.000 kaki
- Radius tempur: sekitar 1.100 km
- Misi: superioritas udara, serangan presisi, peperangan elektronik, dan SEAD
Pemerintahan presiden Prabowo menjadi pembeli pertama jet ini. Negara lain seperti Arab Saudi, Azerbaijan, Pakistan, dan Malaysia juga dikabarkan tertarik.
Selain membeli, Indonesia juga menjalin kemitraan industri pertahanan dengan Turki. Dua perusahaan Indonesia, PT Republik Aero Dirgantara (PT RAD) dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), akan berperan dalam proses perakitan akhir, pengembangan fasilitas MRO, dan pusat pelatihan TNI AU.
Kebutuhan Modernisasi: Kekuatan Udara RI Sudah Usang
Pengamat militer BRIN, Muhamad Haripin, menilai pembelian jet tempur memang dibutuhkan karena sebagian besar armada udara Indonesia sudah tua dan tidak ideal untuk merespons berbagai ancaman secara simultan di seluruh wilayah Indonesia.
Saat ini, tulang punggung TNI AU terdiri dari:
- 11 unit Sukhoi Su-30 MK2 dan 5 unit Su-27 (usia 16–20 tahun)
- 33 unit F-16 Falcon (usia lebih dari 30 tahun)
- Jet ringan Hawk 200, yang juga sudah menua
Sekjen Kemhan, Marsekal Madya TNI Donny Ermawan, menyatakan bahwa keterbatasan suku cadang dan rudal membuat kesiapan tempur minim. TNI AU menargetkan 344 unit pesawat pada 2024, tapi realisasi jauh dari target.
Masalah Tata Kelola dan Ketergantungan Alutsista Asing
Peneliti militer BRIN, Haripin, menyoroti bahwa mayoritas anggaran militer saat ini habis untuk belanja pegawai, bukan alutsista. Hanya 10–15% dialokasikan untuk pengadaan dan riset teknologi.
“Kalau anggaran habis untuk gaji, bagaimana bisa beli pesawat canggih? Doktrin militer juga harus diperbarui agar sesuai kebutuhan zaman,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya pembenahan sistem dan pelatihan personel. Pembelian dari berbagai negara membuat standar pengoperasian alutsista berbeda-beda, menambah beban pada kesiapan militer.
Pembelian Alutsista Jumbo di Era Prabowo
Pembelian jet tempur KAAN bukan satu-satunya belanja besar di sektor pertahanan selama era Prabowo:
- 42 jet Rafale dari Prancis: senilai Rp132 triliun
- 12 jet bekas Mirage 2000-5 dari Qatar: senilai Rp11,8 triliun
- Dua kapal selam Scorpene dari Prancis
- Pesawat angkut Airbus A400M
- Kerja sama rudal ÇAKIR dan sistem intelijen dari Turki
- MoU F-15EX dari AS dan ketertarikan pada SU-35 dari Rusia
Perlukah Pemerintah Ubah Prioritas?
Meski penguatan pertahanan penting, pertanyaan utama tetap mengemuka: apakah sekarang waktu yang tepat untuk berbelanja besar? Saat APBN defisit, utang menumpuk, dan kebutuhan rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial mendesak, publik patut mempertanyakan prioritas belanja negara di era pemerintahan presiden Prabowo.
“Kalau tidak dikelola hati-hati, kita bisa beli pesawat, tapi tak bisa merawatnya. Dan pada akhirnya rakyat yang menanggung bebannya,” ujar pengamat militer ISESS, Khairul Fahmi.
