Harian Masyarakat | Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian diplomatik dunia. Ia bertolak ke Sharm el-Sheikh, Mesir, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian Gaza, Senin (13/10/2025). Pertemuan ini mempertemukan lebih dari 20 pemimpin dunia yang berupaya mengakhiri perang antara Israel dan Hamas serta membuka jalan menuju stabilitas baru di Timur Tengah.
KTT ini dipimpin oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan para pemimpin Eropa lainnya.
Tujuan utama pertemuan ini adalah mewujudkan penghentian permanen perang di Jalur Gaza, memulihkan stabilitas regional, dan memperkuat kerja sama kemanusiaan di kawasan yang porak poranda akibat konflik panjang.
Undangan Mendadak, Keputusan Cepat
Keberangkatan Prabowo diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat terbatas di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
Menurut Prasetyo, undangan dari Mesir datang secara mendadak pada Sabtu (11/10/2025). Meski begitu, Prabowo langsung memutuskan hadir. “Undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden karena pertemuan ini bagian dari kelanjutan perundingan yang diharapkan membawa perdamaian di Palestina, terutama di Gaza,” kata Prasetyo.
Presiden berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rombongan juga hadir sejumlah pejabat senior, termasuk Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, yang diminta langsung mempersiapkan rencana pengiriman pasukan perdamaian.
20.000 Prajurit Siap Dikerahkan
Dalam rapat sebelum keberangkatan, Prabowo memberi instruksi jelas: TNI harus siap jika Indonesia diminta mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. “Kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dan Indonesia diminta ikut serta membantu, kita sudah siap,” ujar Prasetyo menirukan arahan Presiden.
Perintah itu merupakan kelanjutan dari janji Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, 23 September 2025. Di forum tersebut, Prabowo menegaskan Indonesia siap mengerahkan 20.000 prajurit untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik, termasuk Gaza, Ukraina, Sudan, dan Libya.
“Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap mengirim 20.000 atau lebih putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza. Kami percaya pada PBB dan siap bertindak, bukan hanya bicara,” kata Prabowo dalam pidatonya di markas besar PBB.
Tahapan Gencatan Senjata dan Agenda KTT
KTT Gaza berlangsung di tengah gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimulai Jumat (10/10/2025). Kesepakatan itu merupakan hasil negosiasi yang diprakarsai oleh Presiden Donald Trump bersama Mesir, Qatar, dan Turki.
Fase pertama gencatan senjata mencakup:
- Pembebasan seluruh tawanan Israel di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan 2.000 tahanan Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak.
- Penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Gaza.
- Pembukaan lima gerbang perbatasan, termasuk Kerem Shalom dan Rafah, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Menurut PBB, sekitar 170.000 ton bantuan siap dikirim ke Gaza segera setelah akses perbatasan dibuka.
Tahap kedua dari rencana perdamaian ini akan membahas pembentukan pemerintahan baru tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan gabungan dari Palestina dan negara-negara Arab-Islam, serta pelucutan senjata Hamas.
Posisi Indonesia: Netral, Aktif, dan Humanis
Kehadiran Prabowo di KTT Gaza menandai langkah diplomatik penting Indonesia. Jakarta ingin menegaskan posisi sebagai negara yang netral namun aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
Menurut Prasetyo, Indonesia akan selalu memegang prinsip nonblok, namun siap turun tangan jika perdamaian membutuhkan kehadiran nyata. “Kalau dibutuhkan, kita sudah siap,” ujarnya.
Prabowo juga menilai kehadiran Indonesia di forum semacam ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara Timur Tengah dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
Menunggu Mandat Dewan Keamanan PBB
Meski kesiapan Indonesia sudah bulat, pengerahan pasukan perdamaian tetap menunggu mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB. Negara-negara lain seperti Turki, Qatar, Mesir, dan beberapa negara Arab juga menyatakan siap berpartisipasi dalam misi kemanusiaan tersebut.
Namun, untuk menjaga keseimbangan politik di kawasan, tentara Amerika Serikat tidak akan ditempatkan di Gaza. Washington akan menugaskan pasukannya di negara Timur Tengah lain sebagai pengaman jalur logistik.
Misi Kemanusiaan, Bukan Politik
Indonesia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari misi kemanusiaan, bukan intervensi politik. Prabowo ingin memastikan bahwa pengiriman pasukan TNI nanti semata-mata untuk menjaga gencatan senjata dan mendukung rehabilitasi Gaza pascaperang.
“Ini bukan soal politik, tapi soal kemanusiaan. Indonesia ingin membantu rakyat Palestina mendapatkan kembali kehidupan damai,” ujar salah satu pejabat di lingkaran istana.
Babak Baru Diplomasi Indonesia
Langkah cepat Prabowo ke Mesir menegaskan arah baru diplomasi Indonesia: aktif, tanggap, dan berorientasi aksi. Dalam dua bulan terakhir, Prabowo memperluas kiprah Indonesia di forum internasional, mulai dari Majelis Umum PBB hingga forum perdamaian di Timur Tengah.
Dengan membawa nama Indonesia di tengah perundingan dunia, Prabowo tidak hanya menegaskan komitmen terhadap perdamaian global, tapi juga memperlihatkan kesiapan Indonesia menjadi kekuatan stabilisasi di kawasan konflik.
Jika mandat PBB benar-benar diberikan, misi pengiriman 20.000 pasukan perdamaian TNI ke Gaza akan menjadi operasi kemanusiaan terbesar yang pernah dilakukan Indonesia di luar negeri. Kehadiran Prabowo di Mesir menunjukkan langkah nyata Indonesia dalam diplomasi global. Dengan kesiapan mengirim 20.000 pasukan perdamaian, Indonesia menempatkan diri bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pelaku aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.
