Harian Masyarakat | Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan ditindaklanjuti pemerintah. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi, namun harus dilakukan dengan cara damai tanpa kekerasan, perusakan, atau tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum.
“Silakan sampaikan aspirasi yang murni dengan damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terprovokasi pihak yang ingin memecah belah bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional karena Indonesia berada di ambang kebangkitan.
DPR dan Parpol Sepakat Cabut Tunjangan dan Hentikan Kunker Luar Negeri
Salah satu poin utama pertemuan Presiden dengan pimpinan delapan partai politik parlemen adalah keputusan mencabut sejumlah kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat yang memicu kritik publik.
Para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan tunjangan anggota Dewan akan dicabut, disusul moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah ini diambil menyusul gelombang protes masyarakat yang menilai fasilitas tersebut mencederai rasa keadilan.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut partainya mendukung evaluasi seluruh tunjangan yang menimbulkan kecemburuan sosial. Senada, Edhie Baskoro Yudhoyono dari Partai Demokrat menyatakan pihaknya setuju agar tunjangan DPR dihentikan dan menjadikan kritik publik sebagai bahan introspeksi.
Fraksi Gerindra dan PDIP lebih dulu menyatakan sikap serupa. Gerindra bahkan melarang seluruh anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sementara PDIP menekankan pentingnya etika, empati, dan simpati dalam setiap kebijakan politik, termasuk soal fasilitas keuangan DPR.
Anggota DPR Dicopot karena Pernyataan Keliru
Selain pencabutan kebijakan, partai-partai politik juga mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang dinilai keliru menyampaikan pernyataan publik. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dicabut dari keanggotaannya per 1 September 2025.
Prabowo menyebut langkah ini sebagai bentuk komitmen partai politik agar legislator lebih peka dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. “Para ketua umum partai sudah menegaskan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus selalu peka terhadap aspirasi rakyat,” ujarnya.
Pemerintah Minta Aspirasi Disampaikan Tanpa Anarkisme
Prabowo menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan publik, termasuk dengan memerintahkan DPR, kementerian, dan lembaga negara mengundang tokoh masyarakat maupun mahasiswa untuk berdialog langsung.
Namun, ia juga mengingatkan adanya indikasi tindakan melawan hukum yang mengarah pada makar dan terorisme. Karena itu, ia memerintahkan TNI dan Polri menindak tegas segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan, dan aksi anarkis.
“Aparat yang bertugas harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” kata Prabowo.
Selain itu, Presiden meminta aparat kepolisian memproses kasus meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring, secara transparan dan terbuka agar publik dapat mengawasi.
Seruan Gotong Royong dan Persatuan
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan kembali semangat gotong royong sebagai warisan bangsa. Ia meminta seluruh masyarakat saling menjaga lingkungan, keluarga, dan tanah air dari ancaman perpecahan.
“Kita harus waspada terhadap campur tangan kelompok yang tidak ingin Indonesia bangkit. Mari bersama-sama kita perbaiki kekurangan yang ada pada pemerintahan dan negara kita,” tuturnya.
Gelombang Protes Jadi Momentum Reformasi
Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dinilai sebagai momentum penting untuk evaluasi dan reformasi di tubuh eksekutif maupun legislatif. Sejumlah partai menegaskan akan menjadikan kritik rakyat sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja, menghentikan fasilitas yang tidak pantas, serta fokus menyalurkan anggaran untuk kepentingan publik.
“Tidak semua anggota DPR abai pada rakyat, tapi momentum ini jadi kesempatan kami berbenah agar aspirasi benar-benar terwakili,” ujar Edhie Baskoro Yudhoyono.
