Harian Masyarakat | Presiden Prabowo Subianto menutup Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025 dengan candaan yang menarik perhatian: kemungkinan menggelar retret kabinet lagi. Di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Prabowo berkata santai, “Saya lagi berpikir-pikir, mungkin setelah satu tahun perlu juga retret lagi. Rupanya saudara-saudara sudah nostalgia ingin tinggal di tenda.”
Candaan itu memecah ketegangan di ruang sidang Istana Negara. Para menteri tertawa dan bertepuk tangan. Namun di balik tawa itu, muncul pertanyaan serius: apa urgensi mengadakan retret lagi di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil?
Mengenang Retret di Magelang
Prabowo mengenang masa awal pemerintahannya setahun lalu. Setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024, ia langsung melantik para menteri dan wakil menteri pada 21 dan 22 Oktober. Tak lama kemudian, seluruh jajaran kabinet dibawa ke Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk mengikuti retret kabinet pada 24–27 Oktober 2024.
Retret tersebut diadakan di Lembah Tidar, yang disebut Prabowo sebagai simbol perjuangan panjang bangsa. “Lembah Tidar ini bagian dari wilayah perjuangan. Di sini perlawanan terhadap penjajah berlangsung ratusan tahun. Dari Sultan Agung hingga Pangeran Diponegoro, semua punya jejak di antara lima gunung: Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Tidar,” kata Prabowo kala itu.
Agenda retret Magelang mencakup pembekalan antikorupsi, perencanaan pembangunan, kebijakan anggaran, dan birokrasi. Kegiatan berlangsung tertutup, namun dikatakan bertujuan memperkuat kesamaan visi serta kekompakan kabinet.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kala itu menyebut kegiatan tersebut penting untuk membangun solidaritas antarmenteri yang datang dari berbagai latar belakang politik, profesi, dan agama. “Kekompakan adalah modal utama untuk mencapai target kerja dan mengabdi bagi bangsa,” ujarnya.
Retret yang Berlanjut hingga Kepala Daerah
Setelah kegiatan kabinet, pola serupa diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk para kepala daerah hasil Pilkada 2024. Retret kepala daerah gelombang pertama digelar di Magelang pada Februari 2025, dan gelombang kedua di Jatinangor pada Juni 2025. Pemerintah menilai retret itu efektif untuk menyatukan visi pusat dan daerah. Namun publik mulai mempertanyakan efektivitasnya, terutama karena hasil konkret di lapangan belum terlihat signifikan.
Kritik: Retret Dinilai Tak Urgen
Peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, menilai rencana retret kedua bagi jajaran menteri sudah tidak relevan. Menurutnya, pada tahun pertama seharusnya pemerintah fokus pada pencapaian dan penyelesaian masalah publik, bukan kegiatan simbolik.
“Retret itu abstraktif. Dampaknya tidak terasa di masyarakat. Kalau dilakukan lagi, justru menunjukkan masih ada masalah konsolidasi di kalangan elite,” kata Firman.
Ia juga menyoroti besarnya postur kabinet Prabowo-Gibran yang beranggotakan lebih dari 100 orang. Menurutnya, hal itu menyulitkan koordinasi dan memunculkan kesan akomodasi politik, bukan efektivitas kerja. “Dari sisi pengeluaran juga tidak murah. Pemerintah seharusnya punya sense of crisis di tengah kondisi rakyat yang sulit,” ujarnya.
Firman menyarankan agar Prabowo mengevaluasi struktur kabinet daripada mengulang agenda yang mahal dan simbolik. “Lebih baik energi diarahkan untuk memperkuat koordinasi langsung antar kementerian dan mempercepat implementasi kebijakan,” tambahnya.
Pandangan Akademisi: Saatnya Bekerja, Bukan Berkemah
Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan, menilai retret hanya relevan di masa awal pemerintahan. “Retret awal itu untuk menyamakan persepsi. Tapi setelah setahun, mestinya yang dilakukan adalah mengimplementasikan hasil retret, bukan mengulanginya,” ujar Bakir.
Ia menambahkan, retret tidak terbukti meningkatkan kinerja. “Sudah ada beberapa menteri yang ikut retret, tapi tetap diganti juga. Jadi retret bukan jalan keluar bagi peningkatan kapabilitas.”
Menurut Bakir, keberhasilan kabinet bukan ditentukan dari jumlah menterinya, tapi dari kemampuan presiden memimpin dan mengoordinasikan. “Saya belum melihat korelasi positif antara kabinet besar dengan efektivitas kerja. Kalau ramping bisa efektif, untuk apa gemuk?” katanya.
Antara Evaluasi dan Gaya Kepemimpinan
Sidang kabinet kali ini diwarnai suasana santai. Prabowo berterima kasih kepada seluruh jajaran kabinet atas kerja keras selama satu tahun terakhir. Ia juga memuji keberagaman dalam kabinet sebagai kekuatan bangsa. “Ada yang dari partai koalisi, ada juga yang dulu tidak, tapi kemudian terpanggil. Semua kita satukan demi Merah Putih,” katanya.
Prabowo menggambarkan gaya kepemimpinannya dengan istilah “sersan”, singkatan dari “serius tapi santai”. Gaya ini, menurutnya, mencerminkan keseimbangan antara ketegasan dan kehangatan.
Namun di luar ruang sidang, publik menilai justru dibutuhkan pendekatan yang lebih serius. Setelah setahun berjalan, masyarakat menunggu hasil nyata dari berbagai janji politik, bukan simbol-simbol kebersamaan.
Publik Menanti Bukti, Bukan Retret
Setahun pemerintahan berjalan, banyak pekerjaan besar menunggu: pemulihan ekonomi, stabilitas harga pangan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya beli. Dalam konteks itu, rencana retret kabinet terasa tidak prioritas.
Kegiatan seperti itu memang bisa membangun kekompakan, tapi efeknya sulit diukur. Publik lebih membutuhkan kehadiran pemerintah di lapangan, bukan di perkemahan.
Pertanyaannya, apakah retret kedua ini benar-benar akan memperkuat koordinasi, atau sekadar nostalgia atas awal yang penuh semangat?
Di tengah krisis dan tuntutan publik yang makin besar, mungkin sudah saatnya Presiden Prabowo meninggalkan simbol dan menunjukkan hasil. Retret bisa menunggu, tapi kerja nyata tidak.
