Harian Masyarakat | Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberadaan pemain-pemain ekonomi yang hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa memedulikan kesejahteraan rakyat. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025), Prabowo menyebut bahwa ada pihak-pihak yang secara sistematis ingin memiskinkan rakyat demi menghisap kekayaan negara.
“Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa menghisap kekayaan kita bagaikan menghisap darah. Ini namanya realisme,” tegas Prabowo.
Ia menambahkan, kelompok-kelompok ini tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi, tetapi juga menjalankan agenda tersembunyi yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam pandangannya, praktik semacam ini layak disebut sebagai “serakahnomics“, istilah yang ia ciptakan untuk menyebut paham ekonomi serakah yang jauh lebih parah dari neoliberalisme atau kapitalisme bebas.
Pemerintah Tak Akan Diam
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik ekonomi yang merugikan rakyat. Ia menyampaikan bahwa kabinet saat ini tidak bisa ditipu atau dibohongi oleh para pelaku ekonomi yang hanya memanfaatkan penderitaan rakyat.
“Kami bukan anak-anak kecil. Kami tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu lagi,” tegasnya. “Kami ingin beri kesempatan kepada semua, tapi tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus.”
Peringatan ini sekaligus ditujukan kepada pengusaha-pengusaha dalam negeri agar tidak mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Ia menyebut pelaku semacam itu sebagai “parasit” dan “vampir-vampir ekonomi”.
Strategi Pangan Jadi Fokus Utama
Dalam sidang kabinet yang sama, Prabowo juga menyampaikan perkembangan positif di sektor pangan. Ia menyebut ketahanan pangan nasional semakin kuat, dengan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4 juta ton — angka tertinggi sejak 1969.
“Arah kita di bidang pangan cukup berhasil. Nilai tukar petani meningkat. Ini bukti bahwa strategi kita berada di jalur yang benar,” ujar Prabowo.
Menurutnya, keberhasilan tersebut adalah hasil kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk peran aktif TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam mendukung kebijakan pangan.
Swasembada Pangan Harga Mati
Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan adalah syarat utama kedaulatan bangsa. Ia menyatakan tidak mungkin sebuah negara disebut merdeka jika tidak bisa memproduksi makanan sendiri.
“Tidak ada negara yang merdeka dan berdaulat tanpa bisa produksi makanan sendiri,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa jalan menuju swasembada bukan tanpa tantangan. Menurutnya, bangsa lain mungkin akan mencoba melemahkan Indonesia melalui sektor pangan. Namun, ia yakin pemerintah saat ini mampu mengatasi tantangan tersebut, terutama berkat transisi kebijakan dari Presiden sebelumnya, Joko Widodo.
Masalah Kedelai dan Irigasi Jadi Tantangan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mencapai swasembada kedelai. Saat ini, produksi dalam negeri hanya 700-800 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan industri mencapai 2,5-2,7 juta ton. Akibatnya, Indonesia masih mengimpor 1,2-1,5 juta ton kedelai setiap tahun.
Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah:
- 52 persen jaringan irigasi nasional rusak, dari total 7,1 juta hektare lahan.
- Banyak alat pertanian belum direhabilitasi selama lebih dari 25 tahun.
- Distribusi pupuk lambat, yang menyebabkan tertundanya musim panen.
- Serapan benih rendah, hanya 20 persen dari anggaran Rp 1,56 triliun.
Amran menilai, keterlambatan distribusi pupuk dan benih bisa menyebabkan kerugian besar bagi petani. Ia mencontohkan, keterlambatan distribusi pupuk dua minggu bisa menunda panen hingga setahun penuh.
