Harian Masyarakat | Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Tim Investigasi Independen untuk menyelidiki kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Keputusan itu disampaikan usai pertemuan dengan tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.
Pertemuan berlangsung lebih dari tiga jam dengan suasana akrab dan terbuka. Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri dan pejabat tinggi, di antaranya Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Dari pihak GNB hadir berbagai tokoh lintas agama dan akademisi, seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Quraish Shihab, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Franz Magnis-Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Komaruddin Hidayat, Alissa Wahid, dan Laode M Syarif.
Tuntutan Utama: Investigasi Kerusuhan Agustus
Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama sekaligus perwakilan GNB, menyebut kerusuhan Agustus 2025 sebagai “Prahara Agustus”. Menurut Komnas HAM, tragedi itu menelan setidaknya 10 korban jiwa, ratusan luka-luka, serta kerusakan fasilitas umum di 107 titik unjuk rasa di seluruh Indonesia.
GNB menilai tim investigasi independen sangat penting agar dalang kerusuhan dan pelaku kekerasan dapat diungkap secara transparan. Mereka juga meminta agar tim diisi tokoh-tokoh berintegritas tinggi, profesional, dan mandiri, serta diberi kewenangan penuh menjalankan tugasnya.
“Presiden menyetujui pembentukan itu, detailnya nanti pihak Istana yang menyampaikan formatnya,” kata Lukman.
Desakan Reformasi Kepolisian
Selain investigasi, GNB juga menuntut evaluasi dan reformasi menyeluruh terhadap kepolisian. Mereka menyoroti tindakan represif aparat dalam mengatasi unjuk rasa, termasuk penangkapan ratusan mahasiswa dan pelajar yang hingga kini masih ditahan.
“Perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian disambut baik oleh Presiden. Beliau akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” ujar Gomar Gultom.
Sejumlah tokoh lain, seperti Omi Komaria dan Erry Riyana Hardjapamekas, menegaskan perlunya pembebasan para aktivis dan pelajar agar masa depan pendidikan mereka tidak terganggu.
Tuntutan 17+8 dan Reformasi Lintas Sektor
GNB juga menyampaikan 17+8 tuntutan rakyat yang mencakup reformasi politik, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, hingga pertahanan keamanan. Menurut Lukman, Presiden tidak hanya menerima tuntutan itu tetapi juga memahami dan membahasnya secara detail.
Budiman Sudjatmiko menambahkan, sejumlah aspirasi masyarakat sipil sudah sejalan dengan agenda Presiden, termasuk soal pemberantasan korupsi dan pembebasan demonstran.
Respon Presiden Prabowo dan Kabinet
AHY menyebut pertemuan ini sebagai dialog hati ke hati yang menunjukkan keseriusan Presiden mendengar aspirasi rakyat. Menurutnya, Presiden juga menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi kompleksitas masalah.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan dialog berlangsung penuh keakraban. “Banyak pertanyaan dijawab secara terbuka. Kita berharap bangsa Indonesia ke depan menjadi bangsa yang lebih rukun, damai, dan besar,” ujarnya.
Quraish Shihab menegaskan keresahan masyarakat sudah dipahami Presiden. “Dialog kita malam ini sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa,” ucapnya.
