Harian Masyarakat | Di tengah semangat belajar para siswa, pemandangan yang menyedihkan tampak di Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 62 Bekasi. Ratusan pelajar terpaksa menimba ilmu di gedung bekas kantor Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, yang nyaris roboh. Atap berlubang, tembok retak, dan kursi meja rusak menjadi bagian dari keseharian mereka.
Sebanyak 320 siswa harus bergantian belajar dengan sistem dua sif. Kelas VIII dan IX SMPN 62 Bekasi belajar pagi, sedangkan kelas VII masuk siang. Ruang yang tersedia hanya empat, itupun dalam kondisi rapuh. Beberapa siswa bahkan belajar lesehan di lantai dengan paha sebagai penyangga buku.
Farhan, siswa kelas VIII SMPN 62 Bekasi, bercerita bahwa ia kaget saat pertama kali masuk ke sekolah ini pada 2024. “Pas kelas VIII kaget, kok, kami tidak dapat bangku dan meja. Terus kelasnya bau karena belakangnya kamar mandi. Dulunya itu bekas gudang,” ujarnya.
Saskia, siswi kelas IX, menambahkan bahwa bangunan yang dulu tampak bagus kini rusak parah. “Beberapa bulan setelah kami mulai sekolah, atapnya mulai roboh. Kalau hujan, bocor di mana-mana,” katanya.
Belajar di Gedung Bekas Kelurahan
Gedung yang kini menjadi tempat belajar USB SMPN 62 Bekasi dulunya adalah Kantor Kelurahan Medan Satria. Setelah kantor kelurahan pindah, warga dan Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) mengusulkan agar gedung kosong itu dijadikan sekolah.
Usulan itu diterima pemerintah kota. Para siswa yang semula menumpang di SMPN 19 Bekasi kemudian dipindahkan ke gedung hibah tersebut. Sejak itu, sekolah ini beroperasi di bawah naungan SMPN 19 Bekasi. Statusnya masih Unit Sekolah Baru (USB) karena belum memiliki gedung permanen dan fasilitas sendiri.
Pelaksana harian USB SMPN 62 Bekasi, Deni Permadi, menjelaskan bahwa kondisi bangunan sudah memburuk sejak awal digunakan. “Beberapa kali atap ambruk. Untungnya tidak ada korban karena waktu itu kelasnya kosong,” ujarnya.
Suara dari Dalam Kelas
Nur Abidah, siswi kelas 9B SMPN 62 Bekasi, mengaku sudah terbiasa dengan kondisi sekolah yang rusak. “Sejak saya masuk, kondisinya memang sudah seperti ini. Pernah atapnya tiba-tiba roboh pas kami lagi belajar. Kalau hujan pasti bocor, jadi kami harus ngepel dan bersihin air,” katanya.
Bangku rusak dan hilang, dinding lembab, hingga toilet yang tidak berfungsi membuat proses belajar terganggu. “Kami ingin sekolah yang layak biar bisa belajar dengan tenang dan nyaman,” harapnya.
Sementara itu, Farhan dan teman-temannya tetap datang setiap hari meski harus duduk di lantai. Di kelas lain, siswa menulis dengan posisi membungkuk karena meja dan kursi rusak.
Kekhawatiran Orang Tua
Kondisi sekolah yang mengkhawatirkan membuat para orang tua resah. Ella, salah satu wali murid, mengaku tidak tenang setiap kali anaknya berangkat sekolah. “Pastinya khawatir. Bangunannya rusak, bangkunya tidak layak, kamar mandinya juga. Tapi mau bagaimana lagi, anak saya sudah terlanjur sekolah di sini,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi segera membangun gedung baru yang aman dan nyaman. “Pengennya segera dibangun, biar anak kami sekolahnya nyaman, nggak takut roboh,” katanya.
Orang tua siswa juga mengaku telah beberapa kali melapor ke pihak sekolah, tetapi belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah.
DPRD Turun Tangan
Kondisi mengenaskan di USB SMPN 62 Bekasi menarik perhatian anggota DPRD Kota Bekasi. Anggota Komisi IV, Ahmad Rifai, langsung meninjau lokasi. Ia menilai pemerintah kota gagal memenuhi hak dasar anak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
“Saya mendesak Pemkot Bekasi hadir dan segera realisasikan pembangunan SMPN 62 Bekasi. Bagaimana mau menciptakan generasi bangsa yang baik kalau bangunannya saja tidak layak?” ujarnya tegas.
Menurut Rifai, pemerintah wajib menjamin keselamatan dan kenyamanan siswa. Ia menilai keadaan ruang belajar yang sempit, bocor, dan rusak parah tidak seharusnya dibiarkan.
Dinas Pendidikan Akui Bangunan Tak Layak
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain, membenarkan bahwa gedung yang digunakan saat ini tidak memenuhi standar pendidikan. “Keadaan sekarang gedung ini tidak layak untuk sekolah dan harus segera dibangun gedung baru,” ujarnya setelah meninjau lokasi.
Menurutnya, gedung eks Kelurahan Medan Satria tidak memiliki fasilitas standar sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, dan toilet memadai. “Layanannya belum berkualitas. Lab tidak ada, perpustakaan tidak ada, toiletnya juga kurang bagus,” kata Alexander.
Namun, proses pembangunan tidak bisa langsung dilakukan karena harus melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan). “Kami akan pastikan dulu status lahannya. Setelah itu baru kami usulkan ke Perkimtan dan Wali Kota,” jelasnya.
Tiga Tahun Menunggu Kepastian
Sudah hampir tiga tahun siswa SMPN 62 Bekasi belajar di gedung darurat itu. Status USB membuat sekolah tidak bisa mendapatkan anggaran pembangunan. Semua bergantung pada keputusan pemerintah kota untuk mengubah status menjadi sekolah definitif.
“Selama statusnya masih USB, kami tidak bisa bangun gedung baru. Harus menunggu keputusan pemerintah dan alokasi anggaran,” kata Deni Permadi.
Sementara menunggu kepastian, para siswa tetap bersekolah dengan segala keterbatasan. Mereka bertahan di ruangan yang bocor, dinding retak, dan bangku seadanya.
Potret Buram Pendidikan Kota
Kondisi SMPN 62 Bekasi menjadi gambaran nyata rapuhnya infrastruktur pendidikan di banyak daerah. Hak dasar anak untuk belajar di tempat yang aman dan layak sering kali diabaikan.
Di tengah sorotan publik dan desakan DPRD, masyarakat berharap pemerintah kota segera turun tangan, bukan hanya dengan janji. Bagi para siswa seperti Farhan dan Abidah, harapan mereka sederhana: bisa belajar tanpa takut atap ambruk di atas kepala.
