Harian Masyarakat – Soal dugaan ijazah palsu Jokowi yang kini tengah diselidiki oleh Bareskrim Polri diingatkan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk segera diumumkan kesimpulan gelar perkaranya.
Dugaan ijazah palsu Jokowi ini kini makin menjdi perdebatan di tengah masyarakat, karena tak kunjung ada penyelesaiannya.
“Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan karena prosesnya sudah baik,” ujar anggota Kompolnas Choirul Anam seusai gelar perkara khusus itu di Jakarta, Rabu malam (9/7/2025).
Anam juga menyebut masing-masing pihak, baik pengadu maupun teradu, telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan hal yang mereka yakini benar.
Di sisi lain, pihak eksternal seperti Kompolnas juga diwadahi untuk menggali duduk persoalan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi ini secara lebih mendalam.
“Sebagai satu proses gelar tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya,” tutur Anam.
Dia juga menilai proses gelar perkara khusus itu berjalan kredibel. Anam mengaku dibolehkan untuk mendalami persoalan dugaan ijazah palsu Jokowi itu secara mendetail, baik kepada pengadu maupun teradu.
“Penjelasannya bisa diterima. Kenapa bisa diterima? Kami tidak tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tetapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan sehingga itu bisa kami terima,” ujar Anam.
Dia menjelaskan bahwa Kompolnas ikut menggali soal perbedaan tata letak huruf dalam ijazah, ejaan, hingga metodologi yang digunakan oleh pelapor dan terlapor dalam menyusun argumentasi mereka mengenai asli atau tidaknya ijazah Jokowi.
Kendati menyebut gelar perkara khusus telah dilakukan dengan baik dan kredibel, Anam tidak ingin mendahului Biro Pengawas Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri untuk menyimpulkan hasil gelar perkara dimaksud.
“Masing-masing pihak sudah memberikan saran, tergantung kepala biro Wassidik menyimpulkan saran itu bagaimana. Termasuk juga ahli, di situ ada ahli pidana tadi, yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespons fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi,” ujarnya.
Diketahui, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mengajukan aduan masyarakat (dumas) terkait adanya temuan publik, termasuk dari berbagai media sosial sebagai bentuk notoire feiten atau ‘fakta yang sudah diketahui umum’, soal cacat hukum Ijazah Jokowi.
Aduan tersebut tercatat dengan nomor Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
Pada 22 Mei 2025, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa ijazah S-1 Jokowi asli.
Namun, TPUA menolak hasil tersebut salah satunya karena pendumas dan terdumas disebut tidak dilibatkan dalam gelar perkara. Maka dari itu, TPUA meminta untuk dilaksanakannya gelar perkara khusus.
Adapun gelar perkara khusus untuk aduan TPUA digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu mulai pukul 10.00 WIB, dengan dihadiri perwakilan TPUA hingga tim kuasa hukum Jokowi
