Erni Ariyanti Sitorus, Ketua DPRD Sumatera Utara, kini mendapat sorotan publik terkait polemik kepemilikan empat pulau yang diperebutkan Sumut dan Aceh.
“Kita siap hadapi. Empat pulau itu sah masuk Sumut,” kata Erni Ariyanti Sitorus dalam suatu pertemuan yang diviralkan melalui sebuah flyer di media sosial.
Pernyataan Erni Ariyanti Sitorus ini sontak memicu reaksi publik, termasuk dari sejumlah tokoh penting Aceh. Salah satunya adalah Salmawati, istri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang kini menjabat sebagai anggota Komisi III DPR Aceh dari Partai Aceh.
Analis Politik: Pernyataan Erni Ariyanti Sudah Sesuai Koridornya
Analis politik dan pengamat sosial, Nasky Putra Tandjung menegaskan, bahwa pernyataan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus soal 4 pulau Aceh-Sumut sudat tepat dan sesuai koridornya berdasarkan acuan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.
“Oleh sebab itu, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil civil society, Kami meminta publik tidak mudah terpengaruh kabar bohong dan framing negatif terkait narasi tedensius, adu domba dan provokatif yang ditujukan pada Ketua DPRD Sumut tersebut,” kata Nasky dalam keterangannya kepada awak media, pada Minggu (15/6/2025).
Namun, banyak masyarakat yang penasaran dengan sosok Erni Ariyanti Sitorus.
Sosok Erni Ariyanti Sitorus
Lahir 5 Oktober 1990 di Rantau Prapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara .
Pendidikan S.H., M.Kn.; mengawali karier legislatif sebagai anggota DPRD Sumut periode 2019–2024 .
Keluarga politik: putri mendiang Khairuddin Syah “Buyung” Sitorus, mantan Bupati Labuhanbatu Utara dua periode (2010–2021). Kakaknya juga aktif di dunia politik lokal .
Partai: Golkar. Pada Pemilu 2024, Erni menorehkan prestasi sebagai caleg perempuan peraih suara terbanyak di DPRD Sumut sekitar 114.492 suara .
Pelantikan: resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Sumut, masa jabatan 2024–2029, dalam sidang paripurna di Medan pada 31 Januari 2025. Dihadiri Pj Gubernur, unsur Forkopimda, ayahnya, dan wakil ketua dewan lainnya.
