Harian Masyarakat | Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di Indonesia kompak menolak pembelian bahan bakar minyak (BBM) murni impor atau base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Penolakan ini menimbulkan tanda tanya, mengingat kandungan etanol yang dipermasalahkan hanya 3,5 persen, masih jauh di bawah ambang batas maksimal 20 persen yang diperbolehkan regulasi Kementerian ESDM.
Lantas, apa saja alasan sebenarnya yang membuat BP-AKR, Vivo, Shell, hingga operator lain mundur dari kesepakatan dengan Pertamina?
Awal Kesepakatan yang Gagal
Pertamina Patra Niaga sebelumnya ditunjuk pemerintah untuk mengimpor BBM RON 92 sebanyak 1,2 juta barel dan RON 98 sebanyak 270 ribu barel. Stok ini dimaksudkan untuk mengatasi kelangkaan BBM nonsubsidi di SPBU swasta sejak Agustus 2025.
- Vivo awalnya setuju membeli 40 ribu barel base fuel dari Pertamina.
- BP-AKR juga berkomitmen menyerap sebagian pasokan.
- Shell, ExxonMobil, dan operator lain ikut dalam tahap negosiasi.
Namun, setelah dilakukan uji laboratorium, ditemukan adanya kandungan etanol sebesar 3,5 persen. Vivo membatalkan pembelian, BP-AKR ikut mundur, dan Shell serta operator lain tidak melanjutkan negosiasi.
Alasan Teknis: Kandungan Etanol
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menegaskan bahwa etanol dalam base fuel masih dalam batas aman. Namun, bagi operator SPBU swasta, kandungan ini dianggap tidak sesuai spesifikasi produk mereka.
Menurut pakar energi ITB, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, etanol memang berfungsi sebagai octane booster untuk meningkatkan RON. Tapi efek sampingnya cukup signifikan:
- Risiko mesin cepat panas akibat campuran oksigen yang tinggi.
- Tidak semua material mesin, terutama kendaraan lama, tahan terhadap etanol. Seal karet bisa melar, dan lapisan antikorosi tangki bisa rusak.
- Indonesia tidak memiliki pembatasan usia kendaraan, sehingga keberagaman teknologi mesin berpotensi menimbulkan masalah jika memakai BBM beretanol.
Kekhawatiran Reputasi dan Racikan BBM
Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai BBM dengan etanol memang bisa mendongkrak oktan dengan biaya murah. Namun, BBM swasta biasanya memiliki racikan sendiri untuk menjaga kualitas dan performa. Jika etanol ditambahkan tanpa sesuai formula, bisa mengganggu hasil akhir dan merusak citra merek di mata konsumen.
“Ketimbang bermain-main dengan kualitas yang bisa mencemarkan kredibilitas,” ujar Bebin.
Pertimbangan Kepatuhan dan Regulasi Global
Selain masalah teknis, ada faktor administratif yang membuat SPBU swasta menolak.
- BP-AKR meminta dokumen Certificate of Origin untuk memastikan BBM tidak berasal dari negara yang terkena embargo internasional. Dengan bisnis di lebih dari 70 negara, mereka harus mematuhi hukum internasional dan menghindari risiko sanksi dagang.
- Shell belum bisa mengambil keputusan karena masih menunggu persetujuan internal dari pusat.
Penjelasan Pertamina
Pertamina menyebut tercampurnya etanol di base fuel kemungkinan terjadi akibat faktor teknis saat pengangkutan di kapal kargo MT Sakura. Meski demikian, perusahaan memastikan pengiriman kargo selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan operator swasta yang siap bernegosiasi ulang.
Vivo dan BP-AKR: Masih Bisa Berubah
Vivo mengakui batal membeli BBM dari Pertamina karena ada “hal teknis yang tidak bisa dipenuhi”. Namun, Vivo tidak menutup kemungkinan bekerja sama lagi jika kualifikasi yang diminta bisa dipenuhi.
BP-AKR juga menyatakan alasan pembatalan bukan hanya soal etanol, tetapi juga kepatuhan terhadap standar internasional. Mereka tetap membuka peluang negosiasi lebih lanjut.
Penolakan SPBU swasta terhadap BBM beretanol dari Pertamina bukan hanya soal kadar etanol 3,5 persen. Ada kombinasi faktor teknis, spesifikasi mesin, racikan produk, reputasi bisnis, hingga kepatuhan hukum internasional yang membuat mereka kompak menolak.
Bagi konsumen, polemik ini menunjukkan bahwa kualitas dan standar BBM di pasar Indonesia tidak hanya diatur oleh pemerintah, tetapi juga oleh strategi bisnis dan kehati-hatian perusahaan swasta dalam menjaga citra dan keamanan produk mereka.
