Harian Masyarakat – Setelah dua puluh tahun menjadi pemandangan tak sedap di jantung ibu kota, tiang-tiang proyek Monorel Jakarta akhirnya akan dibongkar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan langkah tegas ini setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, pelaksana konstruksi proyek tersebut.
Corporate Secretary Adhi Karya, Rozi Sparta, memastikan bahwa perusahaan mendukung penuh kebijakan Pemprov DKI. “Kami telah melakukan serangkaian pertemuan intensif dengan manajemen Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
Rozi menjelaskan, pembahasan antara kedua pihak kini berfokus pada dua hal yakni pendampingan hukum dan penyusunan rencana teknis pembongkaran.
Adhi Karya mencatat nilai aset tiang Monorel Jakarta mencapai Rp132,05 miliar. Jika pembongkaran dilakukan, perusahaan berpotensi melakukan write-off atau penghapusan aset dari laporan keuangan. Hal ini berarti kerugian formal bagi perusahaan negara tersebut.
Pakar transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sekaligus akademisi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai proyek Monorel Jakarta memang tidak layak secara bisnis sejak awal.
“Waktu itu pun sebenarnya sudah banyak masukan bahwa tidak menguntungkan. Karena kan orang berangkatnya dari rumah, bukan putar-putar tengah kota,” ujarnya.
Menurut Djoko, keinginan menghadirkan “monorel modern” tanpa studi kelayakan matang justru membawa proyek ini ke jalan buntu. “Akibatnya, proyek mandek dan tiang dibiarkan mangkrak,” kata Djoko.
Djoko menyoroti bahwa persoalan hukum menjadi tantangan terbesar. Akar masalahnya terletak pada struktur konsorsium lama, PT Jakarta Monorel (JM), yang dahulu melibatkan Adhi Karya. Karena itu, pembahasan kini juga mencakup penyelesaian kepemilikan saham lama agar Adhi Karya tidak menanggung seluruh beban hukum.
“Jangan ribut lagi,” ujar Djoko, menegaskan pentingnya penyelesaian hukum yang melibatkan semua stakeholder, termasuk pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Menurut Djoko, ada tiga aspek utama yang menentukan keberhasilan pembongkaran ini:
- Regulasi dan keuangan – Pembongkaran harus melibatkan pemerintah pusat, terutama Kementerian Perhubungan, karena proyek ini dahulu merupakan inisiatif nasional.
- Aspek teknis dan lingkungan – Proses di kawasan padat Jakarta harus dilakukan presisi agar tidak merusak infrastruktur sekitar serta menghindari polusi suara dan debu.
- Kecepatan dan ketepatan keputusan – Koordinasi antarinstansi harus cepat dan tegas agar proyek pembongkaran tidak terhambat birokrasi seperti masa lalu.
Pembongkaran tiang monorel ini bukan sekadar langkah fisik, tetapi juga simbolik. Ia menandai berakhirnya dua dekade kegagalan proyek transportasi publik yang tidak pernah terwujud.
Langkah ini juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam menilai kembali proyek infrastruktur masa depan: bahwa ambisi tanpa perencanaan matang hanya akan meninggalkan beton kosong di tengah kota.
Dengan keputusan ini, Jakarta akhirnya bersiap menutup bab lama dan membuka ruang baru untuk sistem transportasi yang benar-benar berfungsi bagi warganya.
