Harian Masyarakat – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akhirnya buka suara soal tragedi demonstrasi Agustus–September 2025 yang menelan korban jiwa. Pernyataan itu datang langsung dari Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Freddy Ardianzah, pada Senin, 15 September 2025.
Freddy menegaskan TNI menghormati keputusan enam lembaga independen yang bersepakat membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Baginya, setiap upaya untuk mengungkap kebenaran patut dihormati, terutama bila dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“TNI menghormati upaya lembaga independen, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan mendukung inisiatif pencarian fakta sepanjang sesuai koridor hukum,” ujar Freddy.
Suasana Luka di Balik Demonstrasi
Rentetan demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga awal September 2025 meninggalkan jejak luka yang dalam. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat sepuluh orang meninggal dunia.
Salah satunya adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online. Affan tewas tragis setelah dilindas kendaraan taktis Brigade Mobil Polri pada 28 Agustus 2025.
Selain korban jiwa, demonstrasi juga menorehkan trauma psikologis, kerugian sosial dan ekonomi, serta kerusakan fasilitas umum. Inilah yang membuat keenam lembaga negara merasa perlu membentuk tim pencari fakta independen.
Enam Lembaga Bergerak Bersama
Keenam lembaga itu adalah Komnas HAM, LPSK, KPAI, Ombudsman Republik Indonesia, Komnas Perempuan, dan Komisi Nasional Disabilitas. Mereka akan bekerja sama menelusuri dampak dan kebenaran peristiwa.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan tujuan utama tim adalah memastikan kebenaran tidak ditutup-tutupi, korban tidak dilupakan, serta dugaan pelanggaran HAM tidak berulang di masa depan.
“Kami dari enam lembaga memutuskan secara bersama-sama untuk membentuk tim independen lembaga nasional hak asasi manusia untuk pencarian fakta dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan pada Agustus–September 2025,” ujar Anis pada 12 September 2025.
Pintu TNI Terbuka untuk Fakta
Meski hingga kini tim pencari fakta belum berkomunikasi dengan TNI, Freddy memastikan pihaknya terbuka dan siap bekerja sama. Bila tim membutuhkan data atau keterangan dari prajurit TNI, ada mekanisme resmi yang harus ditempuh.
“TNI terbuka dan siap bekerja sama dalam rangka mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia,” tegas Freddy.
Langkah enam lembaga ini menjadi secercah harapan bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Mereka menanti agar setiap fakta terbuka, agar keadilan hadir bagi yang telah kehilangan.
Di tengah luka, publik berharap tim independen mampu bekerja dengan transparan, jujur, dan berani. Sebab hanya dengan kebenaranlah, kepercayaan masyarakat pada negara bisa kembali pulih.
