Trump-Netanyahu Janjikan Gaza Baru, Tapi Palestina Dapat Apa?

Harian Masyarakat | Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meluncurkan rencana damai 20 poin untuk menghentikan perang di Gaza. Mereka menyebutnya sebagai “terobosan bersejarah” yang bisa membuka babak baru di Timur Tengah.

Namun, Hamas tidak dilibatkan sejak awal. Mahmoud Mardawi, pejabat Hamas, menyebut pihaknya bahkan belum menerima dokumen resmi saat rencana diumumkan. Rencana baru itu dibawa ke Hamas melalui mediator Qatar dan Mesir.

Trump menegaskan jika Hamas menolak, Israel mendapat “dukungan penuh” dari AS untuk menuntaskan perang. Netanyahu menambahkan, “Ini bisa dilakukan dengan cara mudah atau cara sulit, tapi akan tetap dilakukan.”

Isi Utama Rencana Damai

Rencana ini menggabungkan gencatan senjata, pertukaran tawanan, hingga tata kelola baru Gaza. Poin-poin kunci:

• Gencatan senjata segera setelah kedua pihak menerima rencana.
• Semua sandera Israel, hidup maupun meninggal, dikembalikan dalam 72 jam.
• Israel membebaskan 250 tahanan seumur hidup dan 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak 7 Oktober 2023, termasuk perempuan dan anak.
• Untuk setiap sandera Israel yang meninggal, Israel menyerahkan 15 jenazah warga Palestina.
• Hamas wajib meletakkan senjata dan keluar dari pemerintahan Gaza. Anggota Hamas yang menerima koeksistensi damai akan mendapat amnesti.
• Yang ingin keluar dari Gaza akan diberi jalur aman ke negara penerima.
• Bantuan kemanusiaan penuh masuk Gaza tanpa gangguan pihak manapun, melalui PBB, Bulan Sabit Merah, dan lembaga internasional.
• Rafah kembali dibuka dua arah.
• Gaza dikelola komite teknokrat Palestina non-partisan, dengan pengawasan badan internasional “Board of Peace” yang dipimpin Donald Trump, dengan anggota termasuk Tony Blair.
• Program pembangunan ekonomi Gaza melalui “Trump economic development plan”, termasuk zona ekonomi khusus dan investasi skala besar.
• Gaza dijanjikan tidak dianeksasi Israel, tidak ada warga yang dipaksa keluar, dan yang pergi bebas kembali.
• Gaza akan didemiliterisasi dengan pengawasan pemantau independen.

Dukungan dan Penolakan Internasional

Rencana ini mendapat respons beragam:

• Palestinian Authority (PA): mendukung penuh upaya damai dan menekankan solusi dua negara.
• Hamas: masih mempelajari rencana, sementara Islamic Jihad menyebutnya “resep untuk meledakkan kawasan”.
• Negara Arab (Mesir, Qatar, Arab Saudi, Yordania, UEA, Turki, Indonesia, Pakistan): menyambut positif, menekankan tidak boleh ada pengusiran warga Palestina.
• Erdogan (Turki): memuji upaya Trump dan berkomitmen mendukung diplomasi.
• Eropa (Prancis, Italia, Spanyol, Inggris): mendukung rencana sebagai jalan menuju gencatan senjata permanen dan solusi dua negara.
• Tony Blair: menyebutnya rencana “berani dan cerdas”.

Kontroversi dan Masalah Serius

Ada sejumlah masalah mendasar:

1. Hamas Tidak Dilibatkan. Semua syarat diarahkan pada Hamas, sementara mereka tidak duduk di meja perundingan. Tanpa persetujuan Hamas, rencana ini berisiko gagal sejak awal.
2. Peran Trump yang Dominan. Trump menempatkan dirinya sebagai ketua “Board of Peace”. Banyak pihak menilai ini lebih sebagai panggung politik pribadi ketimbang upaya damai netral.
3. Demiliterisasi Gaza. Rencana menghapus seluruh kemampuan militer Hamas. Israel tetap memegang kendali keamanan jangka panjang. Hal ini berpotensi menciptakan “damai semu” karena akar konflik tidak diselesaikan.
4. Korban Perang. Sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 65.000 hingga 66.000 warga Gaza tewas dan lebih dari 160.000 luka-luka akibat ofensif Israel. Dengan skala kehancuran ini, wacana “Gaza Riviera” ala Trump justru dianggap sinis.
5. Negara Palestina Tetap Abu-abu. Rencana ini hanya membuka kemungkinan samar soal “jalan menuju negara Palestina”. Tidak ada jaminan konkret bagi aspirasi rakyat Palestina.

Analisis: Damai atau Perang Berkepanjangan?

Rencana damai Trump-Netanyahu lebih terlihat sebagai ultimatum ketimbang perundingan. Hamas diminta menyerah total, meletakkan senjata, dan keluar dari politik, sementara Israel tetap menjaga kontrol keamanan.

Meski banyak negara menyambut baik, akar konflik tidak disentuh: pendudukan, blokade, status Yerusalem, dan hak rakyat Palestina atas negara merdeka. Tanpa itu, rencana ini rawan hanya menjadi jeda singkat sebelum konflik pecah kembali.

Lebih jauh, dominasi Trump dalam tata kelola Gaza menimbulkan pertanyaan serius: apakah ini proses perdamaian atau kolonisasi model baru dengan kemasan investasi?

Trump dan Netanyahu memasarkan rencana ini sebagai “babak baru Timur Tengah”. Tapi tanpa keterlibatan nyata Hamas dan solusi adil bagi rakyat Palestina, rencana damai 20 poin ini bisa berubah menjadi bom waktu baru.

Apakah ini jalan menuju perdamaian abadi atau sekadar jeda sebelum perang berikutnya? Dunia menunggu jawaban Hamas dan reaksi rakyat Palestina sendiri.